PP 37 Guyur DPRD Jabar Rp 23 M

Bandung - Legislator DPRD Jawa Barat bisa tersenyum lebar. Kocek mereka akan diguyur total Rp 23 miliar. Ini semua berkat PP 37/2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Masing-masing bisa terima Rp 108 juta.Kenaikan tunjangan anggota dan pimpinan DPRD menyusul ditetapkannya PP 37/2006 yang mengatur tambahan anggaran komunikasi intensif bagi anggota DPRD sebesar Rp 9 juta per orang dan dana operasional pimpinan DPRD yang berkisar Rp 18 juta per orang. PP yang terbit pada Desember 2006 ini berlaku surut sejak Januari 2006.Bagi legislator DPRD Jabar, tunjangan komunikasi intensif dan operasional total Rp 23 miliar akan diterima mulai Maret 2007.Nilai tambahan penghasilan yang akan diterima anggota dewan sebesar 3-6 kali lipat dari dana representasi ketua dewan. Dana representasi ketua DPRD Jabar sebesar Rp 3 juta.Sesuai perhitungan PP 37/2006, masing-masing anggota dewan akan menerima rapel tunjangan komunikasi intensif Rp 108 juta sebelum dipotong pajak."Rapel dana komunikasi intensif untuk 100 anggota dewan tahun 2006 yaitu 3 kali dari dana representasi dikali 12 bulan. Sehingga jika ditotal, anggarannya Rp 10,8 miliar," kata anggota Panitia Anggaran DPRD Jabar Diah Nurwitasari di DPRD Jabar, Jl Diponegoro, Bandung, Selasa (8/1/2007).Penghasilan bagi pimpinan dewan lebih besar lagi. Selain mendapat tunjangan komunikasi intensif, ketua dan 3 wakil ketua dewan akan mendapat tunjangan operasional.Untuk dana operasional ketua dewan 2006 Rp 216 juta. Sementara 3 wakil ketua dewan masing-masing mendapat Rp 144 juta."Jika ditotal, rapel dana tambahan pada 2006 sekitar Rp 11,5 miliar, ditambah dengan dana tambahan pada 2007 menjadi Rp 23 miliar," tutur Diah.Sementara Kabag Anggaran Pemprov Jabar Tri Mulyono yang ditemui di Gedung Sate, Jl Diponegoro, Bandung, mengatakan, dana rapel komunikasi intensif dan operasional akan dicairkan secara bertahap, yang akan dimulai bulan Maret 2007. (sss/nrl)