.webp)
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti melakukan kunjungan silaturahmi ke Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah. Kunjungan tersebut merupakan upaya memastikan seluruh masyarakat terdaftar Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta wilayah Provinsi Sumatera Barat telah mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC).
Dalam kunjungannya pada Kamis (4/4) di Istana Gubernur Sumatera Barat, Ghufron mengatakan BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program Jaminan Kesehatan nasional (JKN).
Namun, ia tetap menekankan tercapainya predikat UHC, juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah mengupayakan predikat UHC kepada 12 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, harapannya untuk 7 kabupaten/kota lainnya dapat segera menyusul. Selain itu pencapaian UHC harus dibarengi akses layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara. Salah satu langkahnya ialah transformasi mutu layanan juga mencakup upaya simplifikasi administrasi pelayanan," ujar Ghufron dalam keterangan tertulis, Jumat (5/4/2024).
Ghufron menjelaskan saat ini proses administratif menurutnya lebih sederhana, seperti penggunaan NIK pada KTP saat mengakses layanan kesehatan, tanpa perlu fotokopi berkas, alur layanan rujukan yang efisien, dan digitalisasi pelayanan dan pengklaiman.
Selain itu, percepatan penyelesaian pengaduan peserta melalui BPJS Satu menjadi langkah menjawab kebutuhan peserta JKN. Ditegaskan pula bahwa pencapaian UHC di Indonesia tidak akan terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan mengajak seluruh stakeholder terkait untuk bersama-sama mendukung upaya tersebut.
BPJS Kesehatan juga, kata dia, fokus pada penguatan rekrutmen peserta di berbagai segmen, termasuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Pekerja Penerima Upah (PPU).
"Hal ini sejalan dengan komitmen BPJS Kesehatan untuk mewujudkan sistem jaminan kesehatan yang lebih inklusif dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan semakin sehatnya masyarakat Indonesia, hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan, tetapi juga akan membuat Indonesia lebih semakin maju di kancah global," ungkap Ghufron.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menyambut baik kedatangan Direktur Utama BPJS Kesehatan di Provinsi Sumatera Barat. Menurutnya, program JKN membutuhkan komitmen, dukungan dan kolaborasi semua pihak.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat siap memfasilitasi dalam upaya percepatan UHC untuk seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat, terutama validasi data. Hal ini bertujuan supaya tidak ada masyarakat kurang mampu yang tidak terdata dan tidak memiliki jaminan kesehatan nasional.
(akd/ega)
