Pemerintah Arab Saudi Tak Bisa Lepas Tangan Kisruh Katering Haji

Jakarta - Pemerintah Arab Saudi tidak bisa lepas tangan atas kisruhnya pasokan makanan untuk jamaah haji Indonesia. Kurangnya koordinasi antara Menteri Haji, Menteri Dalam Negeri Arab Saudi, Perusahaan ANA dinilai memiliki andil besar pada musibah tersebut. Karenanya, mereka harus ikut bertanggungjawab.Demikian disampaikan Wakil Ketua Pansus Revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dari FPPP Lukman Hakim Saifuddin dalam rilis yang dikirimkan ke redaksi detikcom Sabtu (6/7/2007)."Musibah itu tak hanya memilukan tapi juga memalukan bangsa Indonesia dan umat muslim di dunia. Pemerintah Arab Saudi tak bisa lepas tangan begitu saja," kata Lukman.Lukman mengatakan, Pemerintah RI juga harus meminta pemerintah Arab Saudi untuk meminta maaf kepada segenap jamaah haji Indonesia atas musibah yang terjadi."Arab Saudi harus mengusut kasus ini. Mereka harus minta pertanggungjawaban Perusahaan ANA dan memberi sanksi kepda Muassasah dan sejumlah maktab yang melakukan pengerusakan dan gangguan terhadap penyediaan makanan bagi jamaah haji Indonesia," tandasnya. (ken/ken)