FKB Tidak Setuju Maftuh Mundur

Jakarta - Wacana yang meminta Menag Maftuh Basyuni mundur karena kasus katering haji dinilai Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) tidak menyelesaikan persoalan. Persoalan dalam penyelenggaraan haji tidak terletak pada figur dan tokoh, tetapi pada sistem yang amburadul."Persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan maju atau mundurnya pejabat yang bertanggung jawab, tetapi harus melakukan perbaikan secara menyeluruh," cetus Ketua FKB Ida Fauziah dalam diskusi di press room Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/1/2007).Namun Ida menyarankan agar Maftuh berhenti berkomentar mengenai persoalan katering yang menyudutkan departemennya itu. Apalagi sudah ada tim investigasi yang melakukan penelitian atas insiden yang mengakibatkan jamaah haji kelaparan itu."Pak Maftuh jangan banyak komentarlah, tunggu hasil timnas saja," saran Ida.Ke depan, Ida mengusulkan penanganan haji harus lebih serius mengingat jamaah haji Indonesia merupakan jamaah haji terbesar. Pemerintah Arab Saudi juga sudah selayaknya memperhitungkan besarnya pendapatan yang diperoleh dari jamaah haji Indonesia."Agar ke depan lebih baik, penanganan haji harus bisa diatasi oleh pemimpin kedua negara. Selain itu, pemerintah Indonesia juga harus meningkatkan lobi seperti yang dilakukan pemerintah Malaysia," jelas Ida.Revisi UU HajiDi tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi VIII Said Abdullah menekankan perlunya revisi UU 17/1999 tentang Penyelenggaraan Haji. Persoalan-persoalan dalam penyelenggaraan haji sekarang tidak terlepas dari lemahnya UU Haji itu.Menurut politisi PDIP itu, revisi diperlukan segera untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan haji supaya lebih menguntungkan bagi jamaah."Kalau bisa tahun 2007 sudah harus selesai. Karena ibadah haji itu rukun Islam kelima. Mau tidak mau harus tetap ada. Kasihan jamaah kalau seperti ini terus," kata Said. (aba/umi)