Pemerintah Akui Koordinasi Bakornas PB Masih Kedodoran

Jakarta - Indonesia memasuki tahun 2007 dengan berbagai bencana alam dan kecelakaan udara serta laut akibat cuaca buruk. Namun pemerintah mengakui koordinasi di Bakornas Penanggulangan Bencana (PB) masih kedodoran."Hubungan antara Bakornas PB dengan Satkorlak PB dan Satlak PB tidak didukung oleh jalur komando yang jelas," kata Mendagri M Ma'ruf saat membuka rapat antisipasi penanggulangan banjir dan longsor di Departemen Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (5/1/2006).Menurutnya, untuk daerah Jawa dan Madura saja ada 5.073 desa di 69 kabupaten yang rawan banjir dan longsor pada Januari 2007. Oleh karenanya Pemda seluruh Indonesia sangat dituntut kesiapannya untuk menangani situasi darurat dengan prasarana yang dibutuhkan antara lain alat komunikasi, perahu karet dan obat-obatan."Harus dilakukan training for trainer bagi aparat pusat dan daerah dalam penananganan bencana,"cetusnya. Menanggapi hal itu Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Bakornas PB Sjamsul Ma'arif mengakui koordinasi dengan Satkorlak PB dan Satlak PB terhambat desentralisasi. Selama ini Bakornas dipimpin pejabat fulltime tapi Satkorlak dan Satlak dipegang pejabat rangkap ataupun pejabat ad hoc. "Saya usulkan kepada pemerintah agar TNI dan Polri menjadi elemen penghubung yang bisa dihubungi dari pusat kapan pun juga. Karena mereka adalah unsur Bakornas juga," ujarnya. (mar/nrl)