Interpelasi Katering Haji Tidak Ada Urgensinya

Jakarta - Kisruh pelayanan katering di Arafah memang menunjukkan masih buruknya pelayanan dan penyelanggaraan ibadah haji Indonesia. Tapi hendaknya tidak dijadikan komoditas politik oleh partai politik dengan mengajukan hak interpelasi di DPR.Materi interpelasi yang tidak subtansial dan tidak dipikirkan matang-matang, bisa menjadi bumerang bagi lembaga legislatif."Interpelasi memang hak DPR, tapi ya masak dikit-dikit interpelasi? Urgensinya apa? Saya khawatir interpelasi yang tidak substansial dan nggak dipikir matang itu menyebabkan inflasi politik terhadap nilai hak interpelasi sendiri. Sayang kan?" gugat Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Rabu (3/1/2007) siang.Hal tersebut disampaikannya menjawab pertanyaan wartawan yang menemuinya di sela peresmian pabrik gula rafinasi di Cilegon, Banten. Menurut Anas, yang lebih penting saat ini adalah melakukan investigasi dan evaluasi menyeluruh terhadap kasus memalukan itu. Presiden sudah membentuk tim khusus untuk menyelidiki semua pihak yang diduga terkait.Termasuk menyelidiki kebenaran dugaan adanya konspirasi sabotase dari kelompok tertentu pada perusahaan katering yang ditunjuk pemerintah secara resmi. Agar pada penyelenggaran ibadah haji masa mendatang bisa diantisipasi."Yang penting investigasi objektf, mendalam dan evaluasi tuntas apa yang sebenarnya terjadi. Presiden bisa memberikan sanksi ke pihak-pihak yang bertanggung jawab," ujar mantan anggota KPU ini. (lh/nrl)