Menhub Bakal Dipanggil DPR Jelaskan Musibah Transportasi

Jakarta - Pesawat AdamAir hilang, KM Tristra I dan KM Senopati tenggelam. Musibah transportasi ini membuat Komisi V DPR akan memanggil Menhub Hatta Rajasa. Direksi ketiga armada itu juga akan dimintai keterangan."Mereka pasti akan kita panggil. Kita akan mengevaluasi hasil dari keterangan yang mereka berikan," kata Wakil Ketua Komisi V DPR Marwan Ja'far di kantor DPP PKB, Jl Kalibata Timur, Jakarta, Selasa (2/1/2006).FKB memandang musibah ini tidak dapat secara tergesa-gesa disimpulkan sebagai sebuah force majeur atau keadaan mendesak, seperti yang telah disimpulkan oleh Menhub."Kesimpulan tersebut sangat tergesa-gesa dan terkesan hanya dilandasi motif politis untuk menutupi kemungkinan adanya faktor human error," ujar Ketua FKB DPR Ida Fauziyah.Hal ini diamini pula oleh Marwan. Menurutnya, ada faktor kesengajaan dalam peristiwa musibah transportasi, yakni pihak armada sama-sama terlalu memaksakan beroperasi."Ini jelas-jelas sebuah kesengajaan. Padahal BMG sudah mengirimkan peringatan agar tidak beroperasi karena cuaca buruk, tapi tidak dipedulikan. Saya sudah cek ke BMG, memang benar ada catatannya," tambah Marwan.Sementara menurut Ida, FKB DPR mendesak Dephub untuk mengevaluasi secara menyeluruh kinerja dari SDM yang menangani seluruh jasa transportasi di Indonesia. Untuk masalah sanksi, Ida mengaku FKB tidak memiliki wewenang untuk memberi sanksi. Wewenang FKB sebatas pada pemberian catatan-catatan untuk perbaikan kinerja ke depan.Sanksi yang paling baik, menurutnya, adalah tidak diizinkannya armada yang melakukan pelanggaran untuk beroperasi, sampai proses penyelidikan selesai dan sampai ada regulasi yang jelas dalam pemberian sanksi bagi penyedia jasa transportasi.FKB juga meminta Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan Badan SAR Nasional bisa meningkatkan otoritas dan melepaskan diri dari Dephub. Pemisahan kedua lembaga ini dengan Dephub, menurut Marwan, dimaksudkan agar dapat memberi pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat. Karena selain tidak ada nuansa politis, dana juga tidak lagi bergantung pada Dephub. (sss/sss)