.webp)
Kementerian Perhubungan RI bakal melakukan blacklist terhadap nomor induk kependudukan (NIK) warga yang tak melakukan validasi ulang mudik Lebaran. Kebijakan ini akan diterapkan pada periode mudik Lebaran tahun ini.
"Makanya tahun ini kami membuat notifikasi. Kalau tahun ini mendaftar dan tidak dipakai, maka akan di-blacklist. NIK-nya akan kami kunci dan kalau ada mudik gratis atau kegiatan lain, dia tidak akan bisa lagi mendapatkan kesempatan," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Amirullah dalam konferensi pers di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2024).
Amirullah menyampaikan, setiap tahunnya, banyak instansi maupun perusahaan swasta yang menyelenggarakan program mudik gratis. Namun tak sedikit masyarakat yang mendaftar program tersebut lebih dari satu penyelenggara dan akhirnya hanya melakukan validasi di salah satu program saja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tahun ini lebih banyak penyelenggara mudik gratis. Karena gratis, ada satu kebiasaan masyarakat yang tidak bagus. Mereka mendaftar di seluruh penyelenggara mudik gratis," jelasnya.
Amirullah membeberkan, pada tahun 2023 saja, sebanyak 1.500 orang mendaftar di penyelenggara berbeda. Kondisi ini yang menyebabkan 1.500 kursi bus kosong dan tak terisi penumpang.
"Kami minta data dari tiga penyelenggara, ternyata ada 1.500 orang yang mendaftar di penyelenggara berbeda. Ini perlu penekanan untuk kita semua, kalau sudah dapat di satu tempat, beri kesempatan yang lain mendapatkan," terangnya.
Karena itu, Kemenhub memastikan akan memasukkan penumpang yang mendaftar di lebih dari satu penyelenggara ke dalam daftar hitam. Sehingga, ia tak akan bisa mendaftar program mudik gratis pada periode setelahnya.
"Jadi kami di tahun ini, pendaftar akan kita kasih notifikasi. Kalau tidak diambil, maka akan di-blacklist dia selamanya," ucapnya.
(taa/dek)
