Banyak Nilai Buruk, SBY Tidak Naik Kelas

Jakarta - Kebijakan Presiden SBY dalam konteks diplomasi internasional dan HAM pada rentang tahun 2006 dipandang kontradiktif dan sangat buruk. Tahun depan, dia harus bekerja keras kalau tak ingin tinggal kelas."Sehingga SBY tidak naik kelas ke tahun 2007," kata Deputi Koordinator Human Rights Working Group (HRWG) Choirul Anam, pada acara catatan akhir tahun 2006, di kantor HRWG, Jl Pegangsaan Timur 21, Jakarta Pusat, Jumat (30/12/2006).Dalam kesempatan itu, Anam juga mempertanyakan hasil penelitian Lembaga Survey Indonesia (LSI) yang menyimpulkan adanya peningkatan kepuasan publik pada kinerja SBY-JK."Seharusnya indikatornya juga mempertanyakan pada buruh migran, yang jelas-jelas dalam politik diplomasi internasional, SBY tidak melakukan apapun terhadap buruh migran. 12 MoU yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia itu judulnya hanya rekrutmen atau placement. Tidak ada soal proteksi," imbuhnya.Celakanya juga, lanjut Anam, SBY tidak melakukan usaha yang cukup signifikan untuk mencegah deportasi pada buruh migran Indonesia. Padahal indikator-indikator itu yang sebenarnya dalam konteks HAM sangat mempengaruhi pencitraan SBY di dalam maupun di luar negeri."Kalau misalnya buruh migran kita ada kurang lebih 2 juta orang, baik yang berdokumen maupun yang tidak, lalu mereka pulang ke Indonesia dan paling tidak bertambah 4 juta orang karena menjadi sebuah keluarga, setidaknya kan ada 4 juta orang yang berteriak bahwa SBY tidak populis. Belum lagi dengan korban pelanggaran HAM, dari Tragedi Trisakti, Semanggi, Abepura, dan terutama Aceh," jelasnya.Menurut Anam, agenda pendirian pemerintahan yang baru di Aceh juga sudah mengesampingkan kepentingan korban pelanggaran HAM sejak Aceh diberi status sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). "Kalau LSI meriset juga terhadap korban pelanggaran HAM itu, saya yakin hasilnya minus," tandasnya. (nvt/nvt)