Mekanisme HAM Regional ASEAN Harus Dipercepat

Jakarta - Pembentukan institusi mekanisme HAM regional ASEAN harus segera direalisasikan. Hal ini penting, terutama dalam rangka melindungi buruh migran, karena 2006 merupakan tahun kegelapan diplomasi internasional untuk buruh migran.Demikian ditegaskan Rafendy Jamin, Koordinator Human Rights Working Group (HRWG) pada acara catatan akhir tahun 2006, di kantor HRWG, Jl Pegangsaan Timur 21, Jakarta Pusat, Jumat (30/12/2006)."Dalam catatan HRWG, tahun 2006 merupakan tahun kegelapan diplomasi internasional untuk buruh migran. Sebab di tahun itu telah ditanda tangani MoU yang melawan hukum imigrasi dan menempatkan buruh migran Indonesia rentan eksploitasi dan kekerasan," ujar Rafendy.Ditambahkan dia, dengan terbentuknya mekanisme HAM regional, maka akan membantu proses perbaikan perlindungan HAM di negara-negara anggota."Dalam isu buruh migran di ASEAN ini kan ada negara penerima dan ada pengirim. Ini menjadi menarik bahwa nanti ada satu otoritas di ASEAN yang memberikan patokan-patokan dan proteksi bagi buruh migran di wilayahnya," imbuh Rafendy. Menurut dia, ada empat sektor dalam mekanisme HAM regional ASEAN, yaitu perlindungan perempuan, anak-anak, buruh migran, dan penyandang cacat. Empat mekanisme ini sudah disepakati secara politik oleh komunitas ASEAN.Sektor tersebut merupakan hasil dari pertemuan Vientienne 2004 yang diikuti wakil-wakil pemerintah ASEAN, Komnas HAM se-ASEAN dan Pokja HAM ASEAN. Aksi tersebut merekomendasikan suatu institusi yang mengawasi dan memproteksi keberadaan buruh migran."Walaupun kita tahu dari 10 negara ASEAN, baru 4 negara yang mempunyai Komisi Nasional HAM, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Prinsip yang dilakukan dalam konteks ASEAN adalah memulai dari yang sedikit secara bertahap. Saya kira formula itu perlu diterapkan dalam membangun mekanisme HAM regional menjadi lebih nyata dalam waktu 1-2 tahun mendatang," tandas Rafendy. (nvt/nvt)