.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mendukung langkah Kementerian Luar Negeri dalam melaksanakan reformasi birokrasi berdampak. Pasalnya, Kemenlu memainkan perananan penting dalam mencapai tujuan dari reformasi birokrasi.
"Kemenlu sebagai bagian dari mesin birokrasi berperan penting dalam menghubungkan Indonesia dengan dunia melalui diplomasi yang efektif dan birokrasi yang responsif. Kemenlu juga memiliki peran dalam penerapan reformasi birokrasi tematik," ungkap Anas dalam keterangan tertulis, Rabu (20/3/2024).
Hal ini disampaikannya saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, hari ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anas menjelaskan salah satu peran penting Kemenlu dalam implementasi reformasi birokrasi tematik adalah melalui diplomasi ekonomi. Dalam hal ini, Kemenlu dapat memperluas jaringan investasi dengan negara-negara mitra, termasuk memfasilitasi dialog dengan investor asing dan mengurangi hambatan perdagangan.
Melalui diplomasi ekonomi, lanjut Anas, Kemenlu juga dapat berperan untuk mempromosikan produk dalam negeri dengan memperluas pasar bagi produk domestik sehingga menembus pasar luar negeri. Hal ini juga dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama sebagai upaya dalam melakukan program-program penanggulangan kemiskinan.
"Melalui diplomasi ekonomi, Kementerian Luar Negeri berperan aktif dalam melaksanakan reformasi birokrasi tematik, khususnya dalam area penanggulangan kemiskinan dan juga peningkatan investasi. Diplomat-diplomat Indonesia diharapkan dapat memaparkan potensi investasi di Indonesia dengan baik," papar Anas.
Dari sisi transformasi digital, Kemenlu juga berperan dalam melakukan diplomasi teknologi. Dengan demikian, pemerintah Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara maju, terutama dalam hal teknologi, termasuk pertukaran pengetahuan terkait strategi digitalisasi pemerintahan.
"Digitalisasi pemerintahan menjadi atensi bersama. Dengan penerapan digitalisasi yang tepat, maka sasaran pelayanan akan lebih tepat. Penerapan digitalisasi ini juga dapat diterapkan di seluruh perwakilan Indonesia sehingga mempermudah masyarakat yang membutuhkan pelayanan di berbagai belahan dunia," imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Anas juga mengapresiasi langkah-langkah Kemenlu dalam melakukan reformasi birokrasi di lingkup internal. Hal ini terlihat dari hasil reformasi birokrasi Kemenlu dari tahun ke tahun yang terus membaik.
Adapun Indeks Reformasi Birokrasi Kemenlu pada tahun 2023 mencapai kategori BB dan predikat Sangat Baik. Capaian ini lebih tinggi dibanding nilai rata-rata RB kementerian dan lembaga.
Pola yang sama juga berlaku pada nilai SAKIP sebagai upaya mendorong akuntabilitas kinerja. Pada tahun 2023, Kemenlu mendapatkan nilai SAKIP kategori BB dan predikat Sangat Baik. Nilai ini lebih tinggi dari rata-rata SAKIP kementerian dan lembaga secara nasional.
Selanjutnya pada penerapan Zona Integritas (ZI), dari tahun 2017 hingga 2023, Kemenlu sudah memiliki 17 unit kerja berpredikat ZI. Sebanyak 12 unit kerja mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 5 unit kerja berhasil mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Selain perbaikan pada birokrasi, Kemenlu juga terus melakukan peningkatan pada Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada tahun 2023, Indeks SPBE Kemenlu mencapai 3,26, atau naik dari nilai 2,87 di tahun sebelumnya. Meskipun ada peningkatan, masih terdapat catatan perbaikan, khususnya dalam optimalisasi terhadap aspek kebijakan dan manajemen SPBE.
"Luar biasa yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, khususnya dalam perbaikan reformasi birokrasi dan dukungan terhadap capaian reformasi birokrasi tematik. Kinerja Kemenlu yang sudah baik perlu terus didorong untuk peningkatan penyederhanaan proses bisnis dan pelayanan di seluruh perwakilan Indonesia sehingga terus memberikan dampak bagi masyarakat Indonesia," jelas Anas.
Menanggapi hal ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan komitmen pihaknya untuk terus melakukan reformasi birokrasi. Sebelum program reformasi birokrasi dicanangkan, Kemenlu juga sudah mengimplementasikannya terlebih dahulu, salah satunya dalam penerapan sistem merit.
"Semangat reformasi birokrasi ini terus terbawa hingga saat ini. Dengan komitmen dan kerja keras jajaran Kementerian Luar Negeri untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi, insyaallah apa yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dapat bermanfaat dan berdampak bagi Indonesia," pungkas Retno.
(prf/ega)
