.webp)
KPK telah mengumumkan penyidikan kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). KPK menegaskan tidak kebut-kebutan dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penanganan perkara ini.
"Ini bukan proses kebut-kebutan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2024).
Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan dugaan fraud atau korupsi senilai Rp 2,5 triliun di LPEI ke Kejagung pada Senin (18/3). Hari ini, KPK mengumumkan penyidikan kasus dugaan korupsi di LPEI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, KPK belum mengungkap tersangka dalam kasus ini. KPK juga belum menjelaskan apakah perkara yang ditangani sama dengan yang dilaporkan Sri Mulyani ke Kejagung.
Ghufron hanya menyebut KPK telah menerima laporan dugaan korupsi di LPEI sejak Mei 2023. Dia mengatakan penyelidikan juga telah dilakukan sejak Februari 2024.
"KPK telah menerima laporan dugaan peristiwa tipikor dalam penyaluran LPEI ini pada 10 Mei 2023. Ada yang mengatakan secara resmi Kemenkeu melaporkan kemarin kepada Kejaksaan Agung, di hadapan hukum, siapapun orangnya adalah sama. Tidak ada resmi tidak resmi. Kami menerima 10 Mei 2023 adalah laporan resmi dari pelapornya yang tentu kami tidak perlu sampaikan siapa pelapornya," ucapnya.
Wakil Ketua Alexander Marwata mengatakan pengumuman ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang-tindih penanganan perkara. Dia mengatakan KPK juga akan berkoordinasi dengan Kejagung.
"Kalau objeknya sama tentu ya nanti kami pasti akan yang menangani karena kami sudah menerbitkan sprindik," ucapnya.
"Kemarin begitu ada laporan Menteri Keuangan ke Kejaksaan Agung para staf kami di penindakan menyampaikan ke pimpinan bahwa 'Pak kita juga sedang menangani perkara itu dan kita mengingatkan kita siap dilakukan ekspose'," ucapnya.
