Keppres Dewan Pers Tak Keluar Gara-gara Sofyan Djalil

Jakarta - Dewan Pers menilai Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) berupaya mengontrol pers seperti Departemen Penerangan di era Orde Baru. Hal ini didasarkan pada tidak turunnya keputusan presiden (keppres) untuk menetapkan struktur keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2006-2009."Sudah tiga surat yang ditujukan kepada presiden meminta supaya hasil pemilihan itu segera dikukuhkan dengan keppres sesuai dengan UU 40/1999 tentang Pers," kata Ketua Tim Perumus Catatan Akhir Tahun Masayarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) Abdullah Alamudi di Gedung Dewan Pers di Jakarta Media Center, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (28/12/2006).Surat tersebut dikirim pada 26 September, 17 November, dan 21 Desember 2006.Menurut Abdullah, tidak turunnya keppres akibat nasihat Menkominfo Sofyan Djalil yang mengatakan ada anggota Dewan Pers periode 2006-2009 yang bermasalah. Padahal pernyataan tersebut hanya didasarkan selembar surat kaleng yang kirimkan melalui faksimili."Menkominfo lebih suka menanggapi surat kaleng daripada menangani keluhan masyarakat penyiaran soal kesemrawutan pengaturan dan pengawasan industri penyiaran akibat campur tangannya terhadap wewenang KPI," cetus Abdullah.MPPI menilai, lanjut Abdullah, campur tangan Menkominfo terhadap Dewan Pers merupakan bentuk intervensi terhadap lembaga negara independen yang bersifat self regulatory body sehingga membuktikan besarnya nafsu pemerintah untuk mengontrol pers.Sementara ini, menurut Kordinator MPPI Leo Batubara, MPPI mengancam akan mendatangi DPR pada awal tahun 2007. "Kita laporkan supaya menterinya dipanggil saja," jelas Leo. (mly/sss)