RUU Bencana Diharap Jadi Solusi Miskoordinasi

Jakarta - Menyambut delapan tahun sejak reformasi berjalan, berbagai bencana alam menimpa negara ini. Namun negara ini belum belajar dari kesalahannya."Kita bisa dibilang gagal menangani bencana. Delapan tahun reformasi tidak menjadi pembelajaran menangani bencana yang terus terjadi," ujar Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dalam Diskusi Refleksi Dua Tahun Tsunami Aceh di Kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta, Kamis (28/12/2006).Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin mencontohkan, setelah dua tahun penanganan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) terlihat adanya miskoordinasi, terpisahnya peran negara dan masyarakat sipil, serta tidak bisanya mengukur antara kemampuan dan kebutuhan.Meski demikian, lanjut Cak Imin, solidaritas yang terbangun sampai tingkat internasional adalah hal yang positif yang harus tetap dijaga."Masih akan ada banyak bencana yang akan terjadi ke depan. Tapi kita masih bisa tegak berdiri dengan melibatkan masyarakat dunia internasional dalam berbagai bidang yang ada,"ujar dia.Cak Imin berharap, RUU Penanggulangan Bencana yang kini sedang digodok DPR bisa menjadi solusi miskoordinasi penanganan bencana. "Ini adalah undang-undang yang akan memaksakan disiplin koordinasi tingkat sektor agar rekonstruksi dan rehabilitasi bisa ditangani dengan cepat dan baik," tandas Cak Imin. (mly/nrl)