Utang Koruptor Miskin Dihapus, Image Tebang Pilih Makin Kental

Jakarta - Rencana Kejaksaan Agung menghapus utang para koruptor miskin membuat masyarakat gerah. Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi menilai langkah ini hanya mempertebal image tebang pilih."Hukum dulu, nggak punya duit itu soal nanti. Kalau tidak akan mempertebal rumor tebang pilih," ujar Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi usai membuka Refleksi Dua Tahun Tsunami Aceh di Kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakart Pusat, Kamis (28/12/2006).Menurut Hasyim, pemerintah baru bisa menangkap koruptor-koruptor apes. Misalnya anggota KPU yang tidak bisa memegang uang. Sedangkan, koruptor kakap tidak pernah tersentuh hukum."Kalau Jaksa Agung dan KPK tidak mengubah image ini, maka akan terjadi penzaliman berbaju keadilan," kecam Hasyim.Hasyim menambahkan, gerakan antikorupsi seharusnya dilakukan top down. Dan Presiden harus memimpin langsung gerakan ini untuk memutus hambatan-hambatan birokratis. "Kalau cuma pakai komisi (KPK) kelelahan, Mas. Baru jalan sedikit sudah mentok,"ujar dia.Kapuspenkum Kejagung Salman Maryadi pada Rabu 27 Desember menjelaskan rencana penghapusbukuan secara bersyarat tersebut untuk perkara yang diputus berdasarkan UU Nomor 3/1971. Meski dihapusbukukan, terpidana tetap akan ditagih.Menurut Salman, dasar hukum penghapusbukuan bersyarat adalah Peraturan Pemerintah No 14/2005, Peraturan Menteri Keuangan No 31/2005, dan Keputusan Menteri Keuangan No 302/2002. (mly/nrl)