.webp)
Anggota Baleg DPR Fraksi Golkar Firman Soebagyo mengusulkan Jakarta memiliki otonomi khusus usai Ibu Kota Negara (IKN) pindah ke Nusantara. Firman mendorong pemilihan DPRD hingga walikota di Jakarta dipilih secara langsung oleh rakyat nantinya.
Hal itu disampaikan Firman dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) antara DPR dan pemerintah di ruang rapat Baleg, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024). Firman mulanya membicarakan soal pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN) di wilayah Jakarta.
"Saya pernah duduk di Komisi II, saya mencoba menggali kepada BPN, minta HGU yang diberikan di Jabodetabek ini kepda siapa saja, nggak pernah keluar, Pak. Karena itu keluar maka akan rame karena penguasannya oleh sembilan kelompok itu," kata Firman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Oleh karena itu saya setuju seluruh penguasaan aset itu harus dikuasai di pusat. Bila mana daerah itu membutuhkan maka harus izin dengan pusat, termasuk tata kelola keuangannya, karena ini bukan ibu kota negara lagi," imbuhnya.
Firman kemudian mengusulkan Jakarta menjadi daerah yang memiliki otonomi khusus. Dia mendorong DPRD hingga walikota di Jakarta dipilih secara langsung melalui pemilu.
"Bahkan ke depan mungkin bisa kita ubah UU ini, akan menjadi otonomi khusus. Bahwa ada DPRD-nya, bupatinya, yang semua dipilih oleh rakyat. Supaya partisipasi publik atau partisipasi partai politik juga bisa memanfaatkan kedudukan itu. Jadi terbuka lebar masyarakat ke depan," kata dia.
