Banjir di Riau Bukti Kuat Kegagalan Program Reboisasi

Pekanbaru - Banjir yang kian meluas di 7 kabupaten di Riau merupakan bukti kuat gagalnya pemerintah daerah dalam menjalankan program reboisasi. Dana reboisasi banyak dikorupsi pejabat di Riau.Penegasan itu disampaikan Wakil Koordinator, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) Ahmad Zazali kepada detikcom, Rabu (27/12/2006) di Pekanbaru. Ia menyebut, banjir di Riau yang semakin tidak terkendali merupakan imbas dari kegagalan pemerintah Provinsi Riau dalam menjalankan proyek reboisasi."Salah satu penyebab banjir di Riau yang semakin meluas, adalah kegagalan Pemprov Riau serta jajarannya dalam program reboisasi. Reboisasi di Riau hanya dijadikan proyek semata tanpa ada bukti nyata hutan kritis yang bisa dihijaukan kembali," cetus Ahmad.Dia menjelaskan, dana reboisasi berasal dari (Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Reboisasi (DR) yang dikuncurkan dari Pemerintah Pusat, semestinya digunakan untuk merehabilitasi kawasan hutan yang telah kritis. Dalam prakteknya, rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah tidak lebih dari sekedar proyek belaka dan menjadi ladang korupsi bagi pejabat dan kroninya di daerah. "Anehnya lagi, dana DAK-DR dari pusat sebagian besar masih mengendap di rekening kepala daerah, karena tidak tahu harus dialokasikan untuk apa. Walaupun jelas didaerahnya masing-masing jumlah kawasan hutan yang kritis masih luas," papar Ahmad.Selain reboisasi yang dikorupsi pejabat di Riau, Jikalahari menyebut, banjir juga tidak terlepas dari hancurnya kawasan hutan lindung di Riau. Misalnya saja di bagian hulu daerah aliran sungai (DAS) Rokan yang sebenarnya telah ditetapkan sebagai kawasan lindung yang meliputi Hutan Lindung Mahato dan Bukit Suligi. Kedua Kawasan tersebut merupakan kawasan yang penjaga keseimbangan hidrologis bagi DAS Rokan.Namun sayangnya kini kedua kawasan hutan tersebut telah habis dibabat dan berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Begitu pula dengan DAS Kampar yang mendapatkan keseimbangan hidrologis dari Kawasan Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling dan Bukit Bungkuk. Kini kedua kawasan tersebut telah habis oleh penebang liar dan sebagian telah berubah jadi perkebunan kelapa sawit. "Kondisi ini bisa terjadi karena fungsi pengawasan oleh Departemen Kehutanan danDinas Kehutanan di daerah yang tidak berjalan. Ditambah lagi dengan mandulnya penegakan hukum di bidang kehutanan serta lemahnya kamauan politik para pemimpin di daerah," tandas Ahmad. (cha/bal)