Hidayat: Dewan Pertimbangan Presiden Jangan dari Parpol

Jakarta - Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid meminta orang-orang yang akan menduduki Dewan Pertimbangan Presiden (DPP) harus steril dari partai politik (parpol). Hal ini penting untuk memberikan pertimbangan yang objektif dan menghindarkan kepentingan politik."Agar Presiden betul-betul memiliki DPP yang berkualitas, sebaiknya tidak dari kalangan partai politik sehingga tidak ada dagang sapi dalam pertimbangannya," kata Hidayat pada wartawan di Gedung DPR RI, Jl Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (27/12/2006).Menurut mantan Presiden PKS ini, untuk membantu tugas presiden yang cukup berat dalam memberikan pertimbangan, anggota DPP sebaiknya diisi oleh orang-orang yang memiliki watak negarawan, profesional, dan tokoh masyarakat. Alasan merekrut orang parpol di DPP tidak tepat, karena perwakilan parpol sudah diwakili di kabinet."Lembaga ini tidak tepat kalau sekadar untuk mengakomodasi mantan pejabat dan orang-orang lingkungan istana. Karena banyak orang yang mengkritik juru bicara presiden tidak bisa menjelaskan dengan baik," ujar Hidayat.Hidayat berharap dengan adanya DPP yang profesional ini, kerja presiden ke depan akan lebih baik karena mendapatkan masukan dan pertimbangan yang cukup komprehensif."Tidak seperti kemarin soal poligami kesannya maju mundur, karena mungkin tidak ada pertimbangan yang komprehensif," kritiknya.Beberapa waktu lalu RUU DPP telah disetujui Paripurna DPR. Alhasil 9 kursi dalam lembaga tersebut diperebutkan oleh Parpol.Partai Demokrat mengusulkan mantan ketua Umumnya Subur Budhisantoso, Partai Golkar mengusung Surya Paloh, sedangkan PDIP menyatakan tidak akan turut mengajukan calon. (mly/nrl)