Mendagri Diminta Tunda Pengesahan Bupati MTB

Jakarta - Sekitar 50 orang warga Maluku Tenggara Barat (MTB) meminta Mendagri M Ma'ruf menunda pengesahan pasangan bupati terpilih Bitzael S Temmar dan Barnabas Orno. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka money politics.Massa adalah pendukung pasangan calon bupati MTB SJ Oratmangun dan Ronald Mirron Go. Mereka membawa sejumlah poster antara lain bertuliskan "MTB Butuh Kepala Daerah Bermoral" dan "Manipulasi Bukan Budaya MTB"."Kami meminta Mendagri menunda pengesahan penetapan bupati dan wakil bupati terpilih yang diusulkan KPUD MTB," ujar koordinator aksi Alo Yos Ditilebit, di Depdagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (27/12/2006).KPUD MTB telah menetapkan calon usungan PDIP yakni Bitzael S Temmar dan Barnabas Orno sebagai pasangan bupati terpilih. Namun menurut Alo, penetapan itu diduga bermuatan politis karena keduanya ditetapkan sebagai tersangka money politics oleh polisi dalam pilkada tersebut."Apalagi mereka juga telah melakukan penggelembungan suara dengan mendatangkan saudara-saudaranya dan rekan-rekannya dari Ambon untuk datang ke MTB sehingga penggelembungan suara mencapai 1.000 lebih," imbuh Alo.Alo menambahkan, kedua pasangan ini bermain di 4 kecamatan yaitu Babar Timur, Babar Barat, Mndora Hiera dan Woar Labobar. Massa berusaha menemui Mendagri. Sayangnya Mendagri tidak berada ditempat sehingga mereka ditemui staf humas Depdagri Sukoco. Sukoco berjanji meneruskan tuntutan mereka kepada Mendagri."Pokoknya Mendagri jangan melantik pasangan nomor urut 5, sampai ada putusan hukum final dan mengikat," tandasnya. Massa pada pukul 11.40 WIB bergeser ke Mahkamah Agung untuk melanjutkan aksinya. (fay/nrl)