.webp)
Badan legislasi (Baleg) DPR RI mengusulkan aset yang dikelola pemerintah pusat, seperti kawasan Gelora Bung Karno (GBK) dan Kemayoran, diserahkan kepada Daerah Khusus Jakarta (DKJ) nantinya. Ia mengatakan saat ini ada dua aset pemerintah pusat di Jakarta yang dikelola oleh kementerian berbeda.
Hal itu disampaikan Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Atgas, dalam rapat panja di gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat. Adapun persoalan aset pemerintah pusat tercantum dalam daftar inventaris masalah (DIM) nomor 516.
"Nah ini yang penting (nomor 516), karena ini kan yang menjadi perhatian semua, publik, termasuk dari teman-teman anggota DPR juga, DPD, tolong dijelaskan Pak menyangkut soal ini," ujar Supratman dalam rapat, Jumat (15/3/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan kawasan GBK dan Kemayoran dikelola oleh Kementerian Sekretaris Negara. Supratman menyebut, dalam draf RUU, DPR meminta aset itu diberikan ke DKJ.
"Tadi kan sudah saya sampaikan, ada dua aset pemerintah pusat yang saat ini berada di Jakarta, pengelolaannya dilakukan oleh dua kementerian. Satu oleh Kementerian Sekretaris Negara untuk kawasan Gelora Bung Karno dan juga Kemayoran. Kemudian Kementerian Keuangan untuk yang lain-lainnya," ujar Supratman.
"Di dalam draf kita meminta kepada pemerintah pusat supaya semua aset-aset pemerintah pusat itu diserahkan kepada pemerintah DKJ," sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro, mengatakan keputusan terkait menunggu sampai Ibu Kota Nusantara rampung. Ia menyebut masih banyak kementerian yang beroperasi di Jakarta.
"Karena ini kita sudah membahas dengan seluruh kementerian, lembaga, jadi mohon izin bahkan di aturan peralihan nanti kan kita akan sebutkan nanti ya Pak, bahwa sampai dengan IKN siap sepenuhnya, kan kita masih tetap di sini," tutur Suhajar.
"Artinya nanti DPR sebelum gedungnya siap, kita masih di sini. Kementerian Dalam Negeri mungkin baru akan pindah 300 orang, selebihnya masih di sini. Jadi kalau kita atur, nih kita serahkan, nanti kasihan juga jadi miskin pula dia, nggak ada apa-apa lagi di sini," katanya.
Supratman menimpali pernyataan Kemendagri, ia mengatakan pembahasan terkait aset GBK hingga Kemayoran ditunda dulu. Ia meminta pemerintah untuk mengajukan usulan tentang aturan peralihan.
"Jangan dulu kita bahas ini, kita pending dulu ini kita minta pemerintah mau mengajukan ada usulan baru tentang aturan peralihan," pungkasnya.
(dwr/azh)
