Remisi Tak Wajar Bukti Adanya Mafia Peradilan

Jakarta - Hujan remisi bagi orang-orang tertentu yang terkena pidana, mengundang tanya. Bahkan ketidakterbukaan alasan pemberian remisi mengisyaratkan bahwa dunia hukum masih perlu dibenahi."Kemarin, pembebasan Tommy Soeharto sangat tidak wajar. Ditambah pembebasan Pollycarpus, kembali menegaskan bahwa wilayah hukum kita masih dalam mafia peradilan," ujar pakar hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Denny Indrayana saat berbincang dengan detikcom, Selasa, (26/12/2006).Menurutnya, ketidakjelasan aturan mengenai remisi menjadi dasar kesimpangsiuran proses hukum. Akibatnya, pemegang otoritas pemberi remisi dapat membuat keputusan yang tidak berdasar."Aturan (remisi) masih perlu diperbaiki. Masih banyak aturan yang bisa di beli dan diputuskan seenaknya saja," tambah Denny yang juga Koordinator Pusat KAjian Anti Korupsi di tempatnya mengajar.Namun Denny menegaskan bahwa aturan saja tidak cukup untuk merubah semuanya namun perlu diiringi dengan langkah perombakan di tingkat struktur dan budaya. Sebab, tanpa perubahan itu, aturan hanya akan menjadi aksesoris saja."Aturan saja tidak cukup. Undang-undang tidak menyelesaikan masalah. Tidak semua masalah selesai dengan aturan. Perlu ada perombakan di bidang struktur, budaya, dan mental aparat penegak hukum," imbuh Denny. (Ari/ndr)