.webp)
KawalPemilu menyatakan selesai melakukan penghitungan semua TPS yang ada formulir C hasil sebesar cakupan 82,27% atau 677.413 dari 823.366 tempat pemungutan suara. Hasilnya, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul sebesar 58,45%.
Melalui akun media sosialnya, KawalPemilu menyatakan cakupan penghitungan Pilpres 2024 lebih sedikit dibandingkan dua pilpres sebelumnya. Diketahui pada tahun 2014, penghitungan KawalPemilu mencakup 99,76% TPS. Sementara pada tahun 2019, penghitungannya mencapai 98,7% TPS.
Meski lebih sedikit cakupannya, KawalPemilu mengungkapkan tak menemukan indikasi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif pada Pilpres 2024. KawalPemilu telah membandingkan hasil hitungan mereka dengan KPU.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari penelitian ini, kami tidak menemukan indikasi kecurangan pascapencoblosan pilpres yang terstruktur & sistematis sehingga menguntungkan salah satu paslon," tulis KawalPemilu, Rabu (13/3/2024).
Berikut rincian distribusi foto warga dan Sirekap di masing-masing TPS:
1. Foto warga ada di 271.240 TPS= 32,9%
2. Foto Sirekap ada di 653.179 TPS= 79,3%
3. Foto warga dan Sirekap keduanya ada di 247.351 TPS = 30%
Walaupun tahun ini cakupan TPS lebih sedikit, KawalPemilu memberi apresiasi seluruh masyarakat yang telah mengirim foto. Jumlah foto warga naik menjadi 32,9% dibandingkan pada tahun 2019 yang hanya kurang dari 20%.
Hasil penghitungan suara 'real count' KawalPemilu masih tersisa 17% cakupan TPS. Namun, secara data, tidak akan mengubah hasil penghitungan sementara.
"Oleh karena itu kami mengucapkan selamat kepada paslon 02 yang menang satu putaran >50% pada Pilpres 2024," imbuhnya.
Berikut rinciannya:
Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar: 25,04%
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka: 58,45%
Ganjar Pranowo-Mahfud Md: 16,50%
Menanggapi hasil hitung KawalPemilu, Waketum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan selama ini hasil quick count tidak pernah berbeda dengan hasil resmi KPU RI.
"Dari beberapa hasil Pilpres sejak tahun 2009, 2014, 2019 dan sekarang 2024, hasil dari quick count secara relatif tidak berbeda dengan real count dan hasil pleno KPU RI," ujar Viva saat dihubungi, Rabu (13/3/2024).
Viva juga menanggapi hasil KawalPemilu yang menyebut tak menemukan adanya indikasi kecurangan pada Pilpres 2024. Menurut Viva, hal ini lantaran memang tidak adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak Prabowo-Gibran.
"KawalPemilu tak menemukan adanya kecurangan TSM, ya memang TKN Prabowo-Gibran tidak pernah berniat berencana dan melaksanakan kecurangan-kecurangan pada Pemilu. Kami tetap tunduk, patuh pada UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Seluruh aturan kita pakai, apalagi kita mau ke TSM, jauh," ujar Viva.
"Karena sekarang monitoring dan kritik dan pemantauan bukan hanya dari Bawaslu sebagai lembaga negara, tetapi juga oleh civil society, masyarakat, dan jangan lupa netizen yang tidak tidur 24 jam memantau perkembangan, ntah itu beritanya benar atau salah diupload dulu," sambungnya.
Senada dengan Viva, Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan Prabowo-Gibran menang mutlak secara jujur.
"Menang mutlak secara jujur, karena memang tidak ada kecurangan," ujar Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono, saat dihubungi, Rabu (13/3/2024).
Dave mengatakan kemenangan Prabowo-Gibran merupakan murni keinginan rakyat. Menurutnya, masyarakat menginginkan masa depan yang menjanjikan.
"Prabowo-Gibran adalah murni keinginan dan harapan rakyat akan masa depan yang menjanjikan dan penuh akan harapan," tuturnya.
Apresiasi terhadap KawalPemilu pun datang dari Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. Budi Arie juga mengatakan sudah saatnya semua pihak bersatu kembali membangun bangsa.
"Pemilu baik legislatif maupun Pilpres 2024 sudah selesai. Kini waktunya kita bersatu kembali membangun bangsa dan mewujudkan Indonesia maju," kata Budi Arie dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/03/2024).
Budi Arie menilai dinamika politik sudah biasa terjadi dalam pemilu termasuk perihal hak angket. Meski begitu, menurutnya, rakyat kini sudah cerdas. Budi Arie mewanti-wanti masyarakat agar jangan mau diadu dengan hak angket.
"Rakyat sudah cerdas, jangan mau diadu-adu pakai hak angket dan lain-lain. Ayo kita bersatu untuk Indonesia," ucap Budi Arie.
Di sisi lain, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan penetapan terkait kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif pada Pilpres 2024 merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi.
"Penetapan TSM wewenang MK," ujar Mardani saat dihubungi, Rabu (13/3/2024).
Mardani menilai KawalPemilu semestinya tidak masuk untuk menentukan ada tidaknya indikasi kecurangan. Terlebih menurutnya, KawalPemilu tidak memiliki perangkat untuk mengawasi hal tersebut.
"KawalPemilu mestinya tidak masuk domain itu karena tidak punya perangkat untuk mengawasi atau menjangkaunya," tutur Mardani.
Mardani juga menyebut bisa saja tim paslon capres-cawapres memiliki data. Sehingga, nantinya MK-lah yang berhak memutuskan ada tidaknya pelanggaran.
"Tim Paslon bisa jadi punya data. Biarkan nanti MK yang memutuskan jika maju ke MK," ujarnya.
Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih melakukan rekapitulasi nasional pemilu. Rekapitulasi nasional ini ditargetkan rampung pada 18 Maret 2024.
Melihat pernyataan KawalPemilu yang menyatakan Pilpres 2024 ini bebas dari kecurangan TSM, bagaimana nasib hak angket yang sempat diusulkan Ganjar Pranowo?Selengkapnya akan dibahas dalam program detik Pagi edisi Jumat (15/3/2024).
Nikmati terus menu sarapan informasi khas detik Pagi secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.
"Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!"
(vrs/vrs)
