Surya Paloh Harus Tolak Duduk di Dewan Pertimbangan Presiden

Jakarta - Surya Paloh diusulkan DPP Partai Golkar untuk duduk dalam kursi Dewan Pertimbangan Presiden (DPP). Namun anggota FPG DPR meminta agar Surya Paloh menolaknya."Pak Surya Paloh itu kan Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar. Kalau nanti tiba-tiba dicopot jabatannya, kan mempermalukan Golkar. Jadi sebaiknya menolak jika diminta untuk duduk di DPP," kata anggota FPG DPR, Yudi Chrisnandi, di Gedung DPR, Jl Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (26/12/2006).Menurut Yudi, dengan terbentuknya DPP yang akan segera disahkan dalam UU, otomatis lembaga-lembaga lain seperti Staf Khusus, Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) menjadi ilegal dan sudah semestinya dibubarkan. Alasannya untuk efektivitas anggaran dan kinerja.Karena itu, lanjut dia, sebaiknya presiden merekrut anggota lembaga itu menjadi anggota DPP. "Langsung saja itu dimasukkan, tidak usah merekrut dari luar, apalagi dari partai-partai. Kan sudah cukup 9 orang sesuai UU," imbuhnya.Beberapa waktu lalu RUU DPP telah disetujui Paripurna DPR. Alhasil 9 kursi kursi dalam lembaga itu diperebutkan oleh parpol. Partai Demokrat mengusulkan mantan Ketua Umumnya Subur Budhisantoso untuk mengambil kursi, Partai Golkar mengusung Surya Paloh, sedangkan PDIP menyatakan tidak akan turut mengajukan calon. (nvt/nrl)