Tim Pengawas Haji DPR Kritik PPIH Soal Pemondokan Jamaah Haji

Makkah - Tim pengawas haji 1427 Hijriah DPR berkunjung ke kantor Daerah Kerja Makkah. Mereka mengklarifikasi berbagai hal, salah satunya pemondokan.Rombongan yang terdiri dari 12 orang itu tiba di kantor Daker Makkah, di kawasan Aziziah, sekitar pukul 15.00 Waktu Arab Saudi (WAS). Mereka diterima oleh Kepala Daerah Kerja (Daker) Makkah, Ahda Barori dan Wakil Ketua I Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Zainal Abidin Supi.Begitu datang, tim pengawas DPR yang diketuai oleh Asrul Aswar (FPPP) ini langsung mengadakan rapat dengan PPIH Arab Saudi, yang diwakili Zainal dan Ahda Barori. Tanpa membuang waktu, begitu rapat dimulai anggota tim pengawas haji ini langsung mencecar PPIH dengan berbagai pertanyaan, khususnya soal pemondokan jamaah haji.Menurut tim pengawas, mereka banyak mendapatkan informasi mengenai sejumlah masalah dalam pengelolaan pemondokan jamaah haji. Mulai dari soal jarak dengan Masjidil Haram, pengembalian uang selisih sewa pemondokan, angkutan jamaah, cattering hingga masalah bagasi. Soal uang pengembalian, tim pengawas ini mempersoalkan mengapa masih ada jamaah yang belum memperolehnya. Sedangkan mengenai bus angkutan bagi jamaah, tim pengawas mengaku menemukan fakta banyak jamaah haji yang terlantar.Butuh waktu hampir 1 jam untuk menunggu bus yang mengangkut jamaah ke Masjidil Haram. Belum lagi, banyak jamaah dari negara lain yang kerap menyusup ke bus-bus angkutan tersebut. Menanggapi pertanyaan-pertanyaan ini, Zainal Abidin mengakui memang masih terjadi berbagai kekurangan dalam penyelenggaran haji tahun ini. Namun demikian, PPIH sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada jamaah."Soal cattering alhamdulillah sekarang kualitasnya sudah cukup baik. Tidak ada keluhan dari jamaah yang mengatakan buncis lagi buncis lagi," tutur Zainal.Sedangkan mengenai pemondokan, Ahda mengatakan, peta lokasi pemondokan jamaah haji sudah sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR yakni sebanyak 80 persen berjarak di bawah 1200 meter. Sedangkan sisanya, atau 20 persen, berada di kawasan alternatif. Usai pertemuan, Asrul Aswar, kepada wartawan mengatakan pihaknya akan mempelajari jawaban pihak PPIH Arab Saudi. Mereka akan melakukan penelitian di lapangan sejauh mana kebenaran penjelasan yang diberikan oleh PPIH Arab Saudi tersebut."Kita tak buruk sangka dulu. Mulai hari ini sampai menjelang wukuf di Arafah kami akan meninjau 75 maktab. Jadi 21 anggota akan dibagi 3. Satu tim harus memeriksa tujuh maktab. Misalnya tadi laporan SMS lift macet dan barang bawaan dua hari baru ketemu, ini baru laporan yang kami terima melalui telepon atau SMS. Kenyataan di lapangan akan kami cek," ujar Asrul. Anggota DPR yang terlibat dalam tim pengawas haji 1427 Hijriah ini antara lain, Marwah Daud (FPG), Farham Hamid (FPAN), Nurhaidah (FPAN), Syafriansyah (PPP), serta Yoyoh Yusroh dari PKS. Tampak juga Alimasykur Moesa dari PKB. (djo/ken)