Dephut Akui Gagal Capai Target Operasi Illegal Logging

Jakarta - Departemen Kehutanan mengakui gagal mencapai nilai rupiah yang ditargetkan DPR dari operasi illegal logging. Nilai Rp 2,5 triliun tidak tercapai karena lelang sejumlah alat berat belum tercapai. "Kita harus akui secara obyektif, lelang alat-alat berat belum ada reportnya. Sehingga target Rp 2,5 triliun oleh Panggar DPR belum bisa diwujudkan," kata Menteri Kehutanan MS Kaban, dalam konferensi pers Evaluasi Akhir Tahun 2006 di Gedung Manggala Wana Bhakti, Dephut, Senayan, Jakarta, Jumat (22/12/2006). Sebagian besar alat-alat berat itu, lanjut dia, berada di Papua sejumlah 848 unit. Namun, target Rp 2,5 triliun tersebut bukan masuk ke dalam pos kehutanan, melainkan pos kejaksaan. "Penerimaan negara bukan pajak yang masuk pos kejaksaan," jelasnya. Menurut Kaban, kejahatan illegal logging sudah menurun cukup tajam. Penurunan itu akibat Operasi Hutan Lestari (OHL) I dan II yang digalakkan para Kapolda di sejumlah daerah seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, dan Riau. "Boleh dilihat, semua daerah-daerah yang saya sebutkan tadi bersih," tantang Kaban. Namun Kaban mengakui, kejahatan pencurian kayu belum berakhir, terutama di daerah Papua. Para penjahat kayu tersebut tergabung dalam kelompok-kelompok kecil. "Ilegal logging di Papua, greget permainannya masih ada," ujarnya. Namun, berkat adanya operasi ilegal logging, industri kayu lapis banyak yang kekurangan bahan baku. Industri-industri kayu yang kekurangan bahan baku tersebut adalah industri kayu yang bahan bakunya tidak jelas. Selain itu Dephut juga akan merevitalisasi supaya industri-industri kayu menerapkan manajemen pengelolaan hutan industri secara berkelanjutan. Seperti menerapkan program tebang pilih, menggunakan teknologi terbaru, sehingga efisien dan memberikan nilai tambah. Dephut juga menargetkan akan menanam 5 juta hektar hutan tanaman baru sampai 2009. "Kalau sekarang kan baru 2,5-3 juta hektar," tandasnya. (ary/ary)