Mengatasi Kemiskinan, Percayai Orang Miskin

Den Haag - Tanpa pemihakan sistem, penanggulangan kemiskinan hanya akan membentur batu. Perlu perubahan mendasar paradigma: percayai orang miskin.Hal tu dikemukakan Setyo Budiantoro kepada detikcom, Jumat 22/12/2006, menanggapi rencana alokasi dana sebesar Rp 51 triliun tahun 2007 untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran."Pemerintah selama ini melihat rakyat miskin hanya sebagai masalah, bukan sebagai sumber solusi. Selama ini rakyat miskin dilihat sebagai obyek yang mesti disantuni agar tidak makin parah atau mati," ujar master ekonomi pembangunan ISS Den Haag itu.Menurut Budi, cara pandang pemerintah tersebut terefleksikan antara lain dalam pemberian bantuan langsung tunai (BLT) Rp 100 ribu pada keluarga miskin. Ia menilai kebijakan itu di samping tidak menyelesaikan masalah, juga malah berpotensi mematikan inisiatif dan menimbulkan ketergantungan. "Tak mengherankan meski alokasi dana penanggulangan kemiskinan Rp 42 triliun sepanjang 2006 atau hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya, kemiskinan justru bertambah besar," tandas Budi.Ditambahkan, bahwa sebenarnya kebanyakan rakyat miskin adalah pekerja keras. Bila tidak bekerja mereka akan mati, tidak seperti di banyak negara maju di mana penganggur mendapat tunjangan sosial. Oleh karena itu, mau tidak mau mereka harus bekerja untuk mempertahankan hidupnya dan keluarganya terutama di sektor informal. Problemnya, kata Budi, produktifitas rakyat miskin itu sangat rendah. "Meski jam kerja bertambah, pendapatan mereka tak akan jauh berbeda. Hal ini disebabkan karena dijepit keterbatasan akses dan digencet sistem yang tidak memihak mereka," cetus dia.Beri KepercayaanBudi mengajak para pengambil keputusan untuk berkaca pada Muhammad Yunus. Keberhasilan Muhammad Yunus menanggulangi kemiskinan di Bangladesh kuncinya berdasarkan pada kepercayaan kepada orang miskin. Yunus melalui Grameen Bank memberikan akses keuangan pada hampir 7 juta orang miskin yang nilai kumulatifnya mencapai US$ 7 miliar atau setara Rp 70 triliun. "Yang menakjubkan, meski tanpa jaminan fisik namun tingkat pengembalian pinjaman mencapai 99 persen. Bahkan, tabungan orang miskin dan akumulasi modal Grameen hampir mencapai 150 persen dari jumlah pinjaman yang sedang beredar. Lalu, sekitar 60 persen orang miskin yang dilayani telah keluar dari garis kemiskinan," papar Budi.Kesediaan Yunus memberi kepercayaan pada orang miskin ternyata membuktikan bahwa kelompok masyarakat lemah ini punya kepatuhan dan kedisplinan, yang akhirnya mampu mengentaskan dirinya sendiri dari kemiskinan. Mengapa pemerintah masih tetap memperlakukan mereka dengan cara-cara lama?Diingatkan, kebijakan pemerintah seperti itu konkruen dengan hasil studi lapangan Hernando de Soto yang juga memperlihatkan bagaimana sistem dan birokrasi bukannya mendukung, namun justru menghambat dan menggencet orang miskin yang mau berkembang. "Inilah yang mengakibatkan modal yang dimiliki rakyat miskin mati dan tidak dapat dibesarkan. Hal ini pula antara lain yang mengakibatkan puluhan juta rakyat miskin terbonsai dan terus berkubang dalam kemiskinan," ujar pria yang bekerja di Bina Swadaya itu.Berbagai pembelajaran di atas, kata Budi, menunjukkan bahwa yang bisa menyelesaikan kemiskinan terutama adalah rakyat miskin sendiri. Peran pemerintah diperlukan untuk mengidentifikasi dan menggunting berbagai hambatan yang membuat rakyat miskin sulit berkembang. Pemerintah juga diperlukan untuk memfasilitasi dan memberikan akses yang dibutuhkan rakyat miskin. Dalam kacamata ini, orang miskin juga dianggap sebagai potensi bagi pengembangan ekonomi secara keseluruhan bagi bangsa, bukan sekadar dianggap dan diperlakukan sebagai penyakit seperti selama ini."Bila paradigma pemerintah tidak berubah, berapapun dana yang digelontorkan untuk kemiskinan namun tak akan berpengaruh banyak. Bahkan fatalnya, rakyat miskin justru akan dimatikan semangat kemandiriannya," demikian Budi. (es/es)