10 Menteri KIB Dapat Rapor Merah

Jakarta - Kinerja pemerintahan dalam pemenuhan HAM dibawah kepemimpinan SBY sepanjang 2006 mendapat sorotan dari berbagai pihak. YLBHI menilai 10 menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) layak mendapat rapor merah."Kinerja buruk terkait kontribusi penanganan HAM, baik langsung ataupun tidak, ada 10 menteri yang rapor merah," kata Ketua YLBHI A Patra M Zein pada jumpa pers Catatan Akhir Tahun 2006 Kinerja Pemerintahan Dalam Penegakan Hukum dan HAM di kantornya, Jl Prambanan, Jakarta, Jum'at (22/12/2006)Sepuluh menteri KIB tersebut antara lain Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri ESDM, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pertahanan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertanian.Patra mencontohkan kinerja Menko Kesra yang buruk dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. "Menko Kesra belum berhasil menjalankan tugas utamanya menjamin kesejahteraan rakyat. Hampir belum ada manfaat yang diperoleh rakyat terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat jelata dan miskin. Tercatat, angka kemiskinan Indonesia masih sangat tinggi," papar Patra.Contoh lain adalah kinerja Menteri Agama yang belum manjalankan fungsinya melindungi dan menjamin kebebasan beragama di Indonesia. "Namanya menteri agama itu bukan menteri agama Islam saja. Sehingga seharusnya bisa jadi pelindung bagi umat Ialam dan umat-umat lainnya," tandasnya.Sedangkan lima menteri KIB lainnya mendapat rapor kuning, yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kehutanan, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Kesehatan. Tiga menteri mendapat rapor hijau, yaitu Kapolri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Koperasi.Hasil penilaian YLBHI, menurut dia, akan disampaikan kepada presiden SBY. "Kita hanya memberikan bahan, dokumen bagi presiden. Ini sebagai pertimbangan. Untuk reshuflle, itu urusan presiden," ujarnya. (rmd/ary)