.webp)
Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Ivanovich Agusta menghadiri Kick-Off Audit BUMDesma lkd Kabupaten Serang 2024 di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Serang, Banten.
Pada kesempatan ini, laporan keuangan dari 5 BUM Desa Bersama Ikd di Kabupaten Serang mulai diaudit oleh akuntan publik. Menurut Ivanovich, dengan diauditnya laporan keuangan, maka akan semakin meningkatkan kepercayaan publik dan swasta terhadap BUM Desa.
"Sesuai regulasi PP 11/2021 tentang BUM Desa, Unit Pengelola Keuangan (UPK) eks PNPM Mandiri Perdesaan, wajib bertransformasi menjadi BUM Desa Bersama lkd," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/3/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia pun merinci saat ini terdapat 17.231 BUM Desa berbadan hukum dari Kemenkumham, serta 1.487 BUM Desa Bersama berbadan hukum. Adapun 2.366 UPK eks-PNPM sudah bertransformasi menjadi BUM Desa Bersama lkd, dan 1.228 di antaranya sudah berbadan hukum.
Ia menjelaskan berdasarkan pembinaan yang dijalankan Kementerian Desa PDTT, sebanyak 786 BUMDesa di antaranya mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
"Sebagai catatan, masih ada UPK eks PNPM MP yang berubah menjadi lembaga keuangan privat, seperti koperasi, perkumpulan badan hukum dan perseroan terbatas. Akibatnya, dana publik kemudian berubah menjadi dana privat sekedar milik pemegang saham atau anggota. Ini membahayakan dari sisi regulasi maupun akuntabilitas publik," tuturnya.
Sementara itu, Direktur Pelayanan Investasi Kementerian Desa PDTT Supriyadi menjelaskan pihaknya bersama PKN STAN telah melatih pengurus BUM Desa di Banten. Selain itu, Kemendesa PDTT juga terus mendorong peluang usaha BUM Desa untuk perkreditan, pertashop Pertamina, pengelolaan ATM, perberasan, dan tabung gas. Ini usaha yang teruji senantiasa menguntungkan BUM Desa.
Sementara itu, Wakil Direktur PKN STAN, Agus Bandiyono menambahkan PKN STAN juga telah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di Provinsi Banten. Termasuk di antaranya kegiatan untuk BUM Desa yang didampingi Pemerintah Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Tangerang.
"Sebelum masuk ke kantor akuntan publik, kelima BUM Desa Bersama lkd ini telah didampingi setengah tahun terakhir untuk menjaga kualitas laporan keuangan. Seminggu terakhir juga didampingi untuk simulasi audit dengan para pengawas BUM Desa Bersama lkd. Kami yakin ini berdampak pada hasil audit yang berkualitas," jelasnya.
Di sisi lain, partner Kantor Akuntan Publik Tri Bowo Yulianti Bowo Priyatno mengungkapkan pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan tahun 2023 sesuai Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 136 Tahun 2022.
"Audit akan menghasilkan laporan hasil audit dan management letter. Ini akan dijalankan dalam waktu selama-lamanya 45 hari kerja. Artinya, pada April 2024 diharapkan sudah terbit laporan 5 BUM Desa Bersama lkd yang teraudit akuntan publik," terangnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bupati Serang, Sugihardono menambahkan dari 29 UPK Eks PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Serang, sebanyak 26 di antaranya sudah bertransformasi menjadi BUM Desa Bersama lkd.
"Kini lima di antaranya mulai diaudit oleh akuntan publik, yaitu BUM Desa Bersama UPK Bojonegara lkd, BUM Desa Bersama UPK Ciomas lkd, BUM Desa Bersama UPK Ciruas lkd, BUM Desa Bersama UPK Mancak lkd, BUM Desa Bersama UPK Padarincang lkd," paparnya.
(ega/ega)
