Masalah di Daerah Jangan Minta Tanggung Jawab Presiden

Jakarta - Sejalan penerapan otonami daerah, jajaran pemerintahan di daerah seharusnya benar-benar melakukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan warga yang jadi tanggung jawab dan kewajiban masing-masing. Sehingga tidak setiap kali muncul permasalahan di daerah, justru pihak Pemerintah Pusat yang dimintai pertanggungjawabannya. "Harus ada paduan mana kewajiban dan tanggung jawab pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Jangan ada masalah di satu-dua kabupaten, yang dimintai pertanggungjawaban adalah Presiden. Tanyakan dulu bupatinya," kata Presiden SBY. Hal tersebut disampaikan dalam sambutan penganugerahaan penghargaan Upakarti, di Istana Negara, Jakarta. Kamis (21/12/2006). Tahun ini penghargaan tersebut dianugerahkan kepada Bupati Pasuruan (Jatim), Bupati Giannyar (Bali) dan Walikota Pare-Pare (Sulsel) atas jasanya mengembangkan industri kecil menengah di daerah bersangkutan. Presiden menjelaskan, penerapan asas desentralisasi dan otonomi daerah menuntut pembalikan pola pikir di kalangan pemerintah. Bila sebelum masa reformasi yang lebih banyak berperan sebagai penentu kebijakan dan strategi pembangunan di daerah adalah pemerintah pusat, kini sebaliknya. "Bagaimana daerah, apa yang dilakukan daerah, apa inovasinya. Pemerintah pusat memantau, berkomunikasi, siap membantu," sambung Presiden. (nrl/nrl)