Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Cirebon, Senin (4/3).
Dalam kunjungannya, Anas turut meninjau sejumlah layanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon. Ia pun mengimbau agar pelayanan publik dapat bermanfaat dan berdampak langsung kepada masyarakat.
"Karena yang penting itu dampaknya, jadi Presiden memberikan arahan bagaimana birokrasi berdampak dan tidak berbelit. Mungkin ke depan perlu dievaluasi apakah disini masih berbelit. Mestinya di sini, masyarakat langsung datang, selesai, jadi tidak ada urusan lain lagi," ujar Anas dalam keterangan tertulis, Senin (4/4/2024).
Untuk mendukung penyelenggaraan layanan yang terpadu, Anas mengatakan terdapat 37 instansi yang bergabung dan 126 jenis layanan yang diintegrasikan pada MPP yang diresmikan sejak Juli 2023. Adapun 37 instansi tersebut terdiri dari, 9 instansi vertikal, 9 BUMN/BUMD, 13 OPD Kabupaten, 2 OPD Provinsi, dan 2 swasta.
Berdasarkan jumlah pengunjung dan rata-rata jumlah pengunjung per hari, MPP Kabupaten Cirebon belum termasuk ke dalam Top 10 MPP. Untuk itu, Anas mendorong Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan optimalisasi dalam memberikan layanan.
"Ke depan Mal Pelayanan Publik ini bisa menjadi pilihan masyarakat karena begitu rakyat datang langsung, banyak urusan bisa selesai, yang tertinggi sehari bisa sampai 4.000 layanan perhari. Jadi biasanya, kalau saya di MPP kalau motor parkirannya penuh berarti MPP-nya ramai," ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut Anas juga mengingatkan pentingnya layanan digital yang terintegrasi pada MPP Digital. Saat ini, terdapat dua layanan utama, yaitu layanan administrasi kependudukan dan izin tenaga kesehatan. Ia berharap Kabupaten Cirebon dapat menerapkan MPP Digital ke depannya.
Anas juga mengimbau Pemkab Cirebon agar melaksanakan transformasi layanan digital menyeluruh. Sebab menurutnya, Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi kunci utama dalam pengintegrasian seluruh layanan. Dengan adanya IKD maka cukup dengan satu identitas seluruh data sudah terekam dan membuat masyarakat tidak perlu re-entry data pribadinya.
"Harapan saya kita perbaiki, ini bisa dioptimalkan. Memang sekarang ini sebagian sudah masuk ke MPP Digital, masyarakat yang sudah siap IKD-nya banyak artinya orang ngurus KTP tidak perlu lagi datang ketempat ini cukup lewat HP," paparnya.
Sebagaimana diketahui, jumlah pengunjung MPP Kabupaten Cirebon pada periode Agustus 2023 hingga Februari 2024 sebanyak 1.867 pengunjung, sehingga rata-rata 266 orang per bulan atau sekitar 53 orang per minggu.
(akd/ega)