Polri di Bawah Depkum, Reformasi Gulung Tikar

Jakarta - Wacana penempatan Polri di bawah Depkum HAM dinilai akan berdampak negatif pada Polri. Yang lebih parah, berkembangnya wacana ini bisa mengakibatkan reformasi gulung tikar."Meletakkan Polri di bawah departemen tertentu pada saat ini akan melemahkan fungsi penegakan hukum. Apalagi jika ternyata atasan mereka yang berada di departemen tersebut bermasalah," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Almuzammil Yusuf.Hal itu disampaikan Almuzammil dalam perbincangan dengan detikcom di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/12/2006).Menurut politisi PKS ini, wacana tersebut berpotensi memecah-belah sikap internal Polri, antara loyalitas "bapakisme" dengan profesionalisme dalam penegakan hukum."Kalau ini yang terjadi, maka reformasi akan langsung gulung tikar karena banyak peluang untuk menekan Polri," imbuh Almuzammil.Bila semakin banyak pihak yang membawahi Polri, lanjutnya, maka akan sangat rentan dengan politisasi terhadap Polri yang berfungsi sebagai kamtibmas maupun penegak hukum.Almuzammil menilai ide meletakkan Polri di bawah Depkum HAM terlalu mengada-ada, karena saat ini departemen tersebut banyak menghadapi masalah terkait dengan tugas-tugasnya seperti seperti reformasi di lembaga pemasyarakatan, imigrasi, dan lain-lain."Tapi gagasan ini harus diambil pelajarannya oleh Polri agar semakin mampu meningkatkan prestasinya," tandas dia. (nvt/nrl)