Putusan MK Soal PN Tipikor Siap Ditindaklanjuti DPR

Putusan MK Soal PN Tipikor Siap Ditindaklanjuti DPR

- detikNews
Selasa, 19 Des 2006 16:04 WIB
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan judicial review UU KPK 30/2002 tentang pembentukan Pengadilan Negeri Tipikor. Terkesan ada upaya memperlambat laju pemberantasan korupsi. DPR siap menindaklanjuti.Ketua DPR Agung Laksono langsung menginstruksikan Komisi III menindaklanjuti putusan MK tersebut."Saya minta kepada pimpinan Komisi III segera mengagendakan pertemuan khusus dengan MK, sehingga bisa dibahas hal-hal yang berkaitan dengan putusan MK yang lalu dan ke depan," kata Agung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/12/2006).DPR, imbuh Agung, harus melakukan pendalaman terkait putusan MK tersebut. Jika keputusan MK dinilai memperlambat pemberantasan korupsi, DPR akan menolak dengan keras.Jika pemberantasan korupsi saat ini belum maksimal, jalan keluar yang harus dilakukan sebetulnya bukan dengan membubarkan institusi terkait. Namun dengan cara memperbaiki kerja dan mengganti aparatnya.Dalam putusan atas permohonan yang diajukan terpidana korupsi KPU, MK mengabulkan sebagian pasal dengan membatalkan pasal 53 tentang pembentukan pengadilan tipikor dalam UU KPK yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945.Nasib PN Tipikor akan ditentukan 3 tahun lagi. Jika dalam kurun waktu tersebut tidak ada UU yang menaunginya, maka perkara-perkara korupsi akan dilimpahkan ke pengadilan umum. (umi/sss)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait