AMM Pamitan, Aceh Tak Perlu Lagi Fasilitator Asing

Jakarta - AMM (Aceh Monitoring Mission) resmi dibubarkan. Setelah AMM pulang kampung, tidak diperlukan lagi lembaga asing baru sebagai fasilitator antara Pemerintah RI dan GAM untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dalam proses re-integrasi di Aceh. Keberadaan Interpeace mulai tahun depan di NAD, juga bukan dalam kapasitas untuk menggantikan peran pemantau yang diemban AMM. Tapi lebih pada peningkatan kesejahteraan rakyat pasca Tsunami. "Interpeace adalah LSM kecil yang dipimpin Maarti Ahtiisaari. Jangan dibandingkan dengan AMM, karena misinya berbeda," kata Pieter Feith, mantan ketua AMM menjawab pertanyaan wartawan usai berpamitan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Presiden, Jakarta, Sabtu (16/12/2006). Menurut Feith, bila nanti ternyata ada masalah yang bersifat prinsipil, GAM dan RI bisa duduk bersama untuk mencari penyelesaian. Cara demikian pula yang sebenarnya ditempuh selama ini oleh kedua pihak. Secara umum, Feith menilai seluruh tahapan proses damai Aceh yang dipantau AMM berlangsung sangat baik. Mulai dari penyerahan senjata GAM, penarikan pasukan TNI sampai pelaksanaan Pilkada serentak. Tapi memang masih ada ganjalan teknis yang belum tuntas dalam proses re-integrasi. Salah satunya adalah kelambatan penyaluran dana re-integasi kepada mantan anggota GAM di lapangan. "Seharusnya itu bisa dilakukan lebih cepat. Pemerintah RI sudah mencairkan dana reintegrasi, tapi masih ada masalah dalam pembagiannya. Kami akan monitor lebih hati hati," ujar Feith yang malam ini akan kembali ke Brussel.Pada kesempatan sama, Jubir Kepresidenan Dino Patti Djalal kembali menegaskan bahwa Pemerintah pusat akan mendukung pemerintahan baru kepala daerah terpilih hasil Pilkada. "Presiden berkomitmen terus bekerja sama dengan Gubernur Aceh, siapa pun nanti yang terpilih," ujar dia. (lh/asy)