BPN Dituding Sebagai Instansi Rawan Penyimpangan

Jakarta - Badan Pertanahan nasional (BPN) dinilai sebagai instansi yang paling rawan penyimpangan dalam pelayanan kepada publik. BPN dianggap tidak transparan dalam sertifikasi tanah.Demikian hasil survey pendapat masyarakat atas pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang terungkap dalam seminar survey yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara di Hotel Aryaduta, Jalan Prapatan, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2006)."BPN tidak transparan dalam hal sertifikasi tanah, baik dalam hal waktu penyelesaian juga biaya pengurusan," kata peneliti dari MUC Consulting, Ubaidillah kepada detikcom disela-sela acara seminar itu.BPN dipilih sebagian besar dari 1.200 responden di 10 kabupaten/kota di Indonesia, antara lain DKI Jakarta, Medan, Solok, Sragen, Surabaya, Jembrana, Mataram, Manado, dan Jayapura. Penelitian ini pun dilakukan dalam periode Oktober-Desember 2006. Dari 12 instansi, BPN menjadi pilihan pemerintah yang dijadikan sampel penelitian. Bahkan daerah-daerah yang relatif sudah bagus pun punya masalah dengan BPN. "Di BPN justru para penggunanya yang sering meminta jalur khusus," tambahnya. Menurut Ubaidillah, untuk memperbaiki hal tersebut BPN harus punya keseriusan untuk membangun sistem tracking sertifikasi tanah hingga proses selesai. Selain itu SDM internalnya juga harus dibenahi. "Selama ini belum terlihat, mereka lebih mengurusi urusan lain ketimbang sertifikasi tanah," imbuhnya. (nwk/wiq)