Patroli RI-Malaysia Turunkan Tingkat Kejahatan Selat Malaka

Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Malaysia tetap pertahankan kerjasama patroli terkoordinasi dalam pengamanan di perairan Selat Malaka. Sebab, patroli kedua negara dapat menurunkan tingkat kejahatan dan gangguan keamanan di Selat Malaka."Gangguan di Selat Malaka menurun sehingga negara-negara lain tidak lagi memasukkan Selat Malaka sebagai daerah war risk zone," kata Menhan Malaysia Dato Sri Muhammad Najib Bin Tun Haji Abdul Razak.Hal ini disampaikan dalam jumpa pers bersama Menhan Juwono Sudarsono usai bertemuan General Border Committee ke-35 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2006).Dikatakan dia, penurunan gangguan keamanan di Selat Malaka antara lain tahun 2005 tercatat angka kasus penyelundupan dan perompakan yang berjumlah 228 kasus menjadi 142 kasus tahun 2006.Sedangkan kasus imigran gelap yang pada tahun 2005 sekitar 17.711 kasusmenjadi 7.700 kasus pada tahun 2006.Atas keberhasilan patroli terkoordinasi itu, Najib mengatakan tidak akan ada perubahan operasi patroli, karena pola yang ada saat ini sudah tepat sasaran.Menhan Juwono Sudarsono menambahkan, banyak pelanggaran yang terjadi di perbatasan, baik di darat maupun di laut antara Indonesia dan Malaysia."Perbatasan kita sangat luas, kedua belah pihak memang memerlukan tambahan kekuatan dan peralatan yang diperlukan," kata Juwono.Untuk itu, lanjut dia, RI dan Malaysia sepakat meningkatkan sarana transportasi agar bila diperlukan tindakan pecegahan yang cepat bisa dilakukan."Saya tidak tahu persis jumlahnya. Tetapi itu di atas 70-an pelanggaran," ujarnya tentang jumlah pelanggaran perbatasan itu.Sedangkan mengenai kasus penembakan nelayan Indonesia oleh aparat keamanan Malaysia pada 17 September yang lalu, kedua menteri itu mengatakan persoalan sudah selesai."Aparat keamanan Malaysia yang melakukan penembakan sedang diperiksa Badan Siasat. Bila itu terbukti, maka badan itu yang akan mengambil tindakan," kata Najib. (aan/sss)