.webp)
Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sekaligus Ketua Pembina Posyandu, Tri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Selatan. Tri menyosialisasikan Keluarga Sadar Hukum dalam rangka pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Dalam kunjungan tersebut, Tri juga mensosialisasikan pencegahan pernikahan anak di bawah usia 17 tahun sekaligus penyerahan Kartu Identitas Anak (KIA) dan akta kelahiran. Kegiatan tersebut berlangsung di Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan. Setidaknya acara ini telah diikuti oleh berbagai kalangan dengan 500 peserta terdiri dari 100 mahasiswa, 100 pelajar, 150 kader PKK, dan masyarakat umum 150 orang.
Dalam sambutannya, Tri mengatakan, TP PKK sebagai salah satu mitra utama pemerintah dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak, serta keluarga, juga menaruh perhatian yang cukup besar terhadap isu kesadaran hukum dalam keluarga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini ditunjukkan dengan dimasukkannya isu tersebut ke dalam salah satu program strategis TP PKK. Sebagaimana diketahui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
"Kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum ini selaras dengan Rencana Aksi Bidang 1 TP PKK Pusat Masa Bakti 2021-2024, yang meliputi Program Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT), Keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba (KRISAN), Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual (KILAS), dan Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK)," ujar Tri dalam keterangan tertulis, Kamis (22/2/2024).
Tri menjelaskan, pembinaan keluarga sadar hukum atau biasa disingkat SADARKUM ini merupakan kegiatan yang saling mendukung dengan kegiatan pembinaan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
"Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan dan memperkaya pengetahuan dan pemahaman kader PKK tentang kesadaran hukum perempuan dan keluarga yang dapat dijadikan bekal dalam upaya fasilitasi perempuan Indonesia sadar hukum," tandas Tri.
