Kualitas SDM Setjen DPR Hambat Transparansi Pembahasan RUU

Jakarta - Keluhan masyarakat dan wartawan bahwa DPR kurang transparan dalam pembahasan RUU ternyata karena kualitas SDM staf Sekretariat Jendral tidak memadai.Staf Setjen tidak paham bagian mana dari risalah rapat pansus yang harus disebarkan ke publik."Ada masalah di kesekretariatan kita. Mereka tidak tahu bagian yang penting untuk diresume. Problemnya di SDM yang tidak memadai," ungkap anggota Badan Legislasi DPR Lukman Hakim Saifuddin dalam 'Bincang-bincang soal legislasi' di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Jumat (15/12/2006).Politisi PPP ini mengaku juga kesulitan memperoleh risalah atau ringkasan rapat pansus dalam pembahasan sebuah RUU. "Kita juga kesulitan memperoleh risalah atau resume. Para staf itu tidak tahu bagian mana yang penting untuk diringkas," cerita Lukman.Penjelasan Lukman ini menjawab keluhan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti mengenai problem transparansi di DPR. "Notulen rapat dan dokumen-dokumen pembahasan RUU sulit didapatkan," keluh Bivitri.Lukman kemudian menawarkan PSHK untuk memperhatikan hal itu. "Mungkin hal-hal seperti ini yang harus di-up grade," usul Lukman. (aba/sss)