.webp)
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memberikan sebuah pesan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto yang baru saja dilantik. Ia mengatakan Hadi memiliki banyak pengalaman.
"Kita harapkan ya Menko Polhukam itu kan juga orang yang lama, apa namanya, menjadi Panglima TNI sebelum jadi Menteri ATR," ucap Ma'ruf saat ditemui di gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).
Ma'ruf mengatakan Hadi sudah mengetahui apa yang harus dilakukan seorang Menko Polhukam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi saya pikir beliau sudah paham betul apa yang harus dikerjakan di dalam rangka tentu menjaga kritik dan keamanan supaya tetap kondusif ya," tuturnya.
Selain Hadi, Ma'ruf juga memberi pesan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia meminta AHY meneruskan kinerja Menteri ATR/BPN sebelumnya.
"Untuk Menteri Agraria memang banyak masalah-masalah agraria yang harus selama ini memang dilaksanakan oleh Menteri Agraria yang sekarang jadi Menko Polhukam itu supaya diteruskan ya," ujarnya.
Ia juga berpesan pada AHY untuk meniadakan mafia tanah serta permasalahan sertifikat ganda hingga sengketa lahan.
"Supaya jangan ada mafia tanah kemudian juga ada apa namanya itu sertifikat ganda, sengketa-sengketa yang terus-menerus ya supaya tidak lagi nanti ada sengketa-sengketa ke depan," tutupnya.
Jokowi Lantik 2 Menteri
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya resmi melantik dua menteri baru pada Kabinet Indonesia Maju. Dua menteri yang dilantik Jokowi itu ialah Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam serta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/BPN.
Pelantikan digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (21/2) pukul 11.00 WIB. Pelantikan dipimpin langsung Jokowi. Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu 'Indonesia Raya'.
Hadi menjadi Menko Polhukam untuk menggantikan Mahfud Md, yang mundur karena menjadi cawapres dalam Pemilu 2024. Sementara itu, AHY akan mengisi posisi yang ditinggalkan Hadi di Kementerian ATR.
(jbr/jbr)
