Yang Terpenting, Bukan Sultan Tapi Agendanya

Palembang - Keberadaan Kesultanan Palembang Darussalam yang terpenting bukan soal siapa yang berhak menjadi sultan, melainkan agenda apa yang bermanfaat buat masyarakat pada saat ini.Demikian benang merah dari diskusi "Masih Dibutuhkan Kesultanan Palembang Darussalam?" yang diselenggarakan di Yayasan Puspa Indonesia, Jalan Radial, Palembang, Kamis (14/12/2006)."Jika keberadaan Sultan hanya buat mereproduksi kejahatan terhadap rakyat, ya, lebih baik ditiadakan," kata peneliti kebudayaan Sumatera Selatan Muhaimin. Muhaimin mejelaskan, berdasarkan sejarah, Kesultanan Palembang Darussalam merupakan suatu kerajaan yang pernah berjaya di masa lampau. Kerajaan Islam pernah memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan Islam di nusantara."Bila ditanya, masih perlu atau tidak, ya, masih diperlukan. Tapi, jangan sampai simbol sultan yang saat ini tengah dipolemikan menjadi alat buat membodohi publik. Makanya, kita menunggu agenda-agenda yang benar dari mereka yang mengaku sultan," paparnya. Agenda itu, misalnya, melakukan penerjemahan karya-karya sastra, filsafat, atau ilmu pengetahuan yang diproduksi para pemikir, sastrawan, dan ulama, yang pernah hidup di masa kesultanan Palembang Darussalam."Perilaku buruk, seperti ada sultan yang berpoligami, ya, jangan dijadikan agenda," ujarnya. Sementara pengamat politik dan sosial, Tarech Rasyid, menambahkan dirinya setuju bila Kesultanan Palembang Darussalam dihidupkan kembali. "Tapi, jangan dijadikan icon kebudayaan di Sumsel. Kesultanan itu merupakan satu dari berbagai kebudayaan yang ada di Sumsel. Kebudayaan Uluan juga pernah mencapai puncaknya, seperti Besemah," kata Tarech.Diskusi tersebut menyikapi polemik seputar pengukuhan sultan Palembang, antara Raden Iskandar Mahmud Badaruddin dengan Raden Mas Syafei Prabu Diraja. Raden Iskandar Mahmud Badaruddin dikukuh sebagai sultan berdasarkan konsensus 11 zuriat Kesultanan Palembang Darussalam, sementara Syafei Diraja berdasarkan wangsit yang dukungan sebuah yayasan kesultanan Palembang. Bedanya, Syafei Diraja mendeklarasikan sebagai pada tahun 2003, sedangkan Iskandar pada November 2006 lalu. (tw/ary)