Pemantau UE: Pilkada Bupati di NAD Sarat Potensi Konflik

Jakarta - Kalau pemilihan gubernur NAD cukup adem ayem, lain halnya dengan pemilihan bupati yang lebih sarat potensi konflik. Bahkan rencananya akan berlangsung pencoblosan putaran dua di empat atau lima kabupaten.Ketua Tim Pemantau Uni Eropa (UE) untuk Pilkada NAD, Glyn Ford pun sangat berharap pihaknya dapat melanjutkan pemantauan terhadap pemilihan putaran dua tersebut."Kami tahu masih ada ganjalan antara warga yang simpati kepada kandidat dari GAM dan pendukung integrasi. Pemilihan di tingkat kabupaten mungkin lebih berat," ujarnya usai diterima Wapres Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (14/12/2006).Meski demikian Ford menegaskan, UE sama sekali tidak punya misi menggolkan seluruh kandidat dari GAM. Melainkan untuk memastikan proses pilkada yang merupakan pelaksanaan salah satu butir kesepakatan Helsinki tersebut berlangsung jujur, adil dan transparan."Kami tidak peduli siapa yang keluar sebagai pemenang. Urusan kami memastikan prosesnya berjalan demokratis," tegasnya.Menyinggung masih adanya sejumlah warga Aceh yang kehilangan hak pilih karena namanya tidak tercantum dalam daftar pemilih, Ford meyakinkan mereka bisa ikut mencoblos surat suara pada pilkada putaran dua.Menurut dia, tidak tercantumnya nama-nama mereka dalam daftar pemilih sepenuhnya merupakan masalah teknis. Sama sekali tidak ada unsur kesengajaan atau agenda politis untuk menjegal salah satu pasangan kontestan."Ini kecelakaan, mohon dimaklumi. Pendaftaran pemilih dilakukan secara serentak enam bulan sebelum hari H. Jadi warga yang baru tiba dari Malaysia tidak sempat terdaftar. Tapi jumlah mereka nggak banyak kok, tidak berpengaruh signifikan pada hasil putaran pertama," pungkas Ford. (lh/sss)