Usulan SBY Pemilu Tanpa Nomor Urut Dinilai Tidak Tepat

Denpasar - Usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghapus nomor urut para pemilihan legislatif dinilai kurang tetap karena akan menghapus kewenangan partai mengontrol kadernya.Demikian disampaikan pengamat politik dari CSIS Indra J Pilliang pada seminar bertajuk Kontroversi Revisi UU Parpol dan Dampaknya bagi Bali di Hotel Inna Bali Beach, Sanur, Denpasar, kamis (14/12/2006). Hadir juga Anas Urbaningrum (Partai Demokrat), Nusron Wahid (Partai Golkar)."Bagaimana kalau dia ketahuan melakukan merusak citra legistatif. Dia akan terus berkilah bahwa keberadaannya bukanlah karena sokongan partai tapi karena pilihan pendukungnya," kata Indra. Indra menyebut, usulan itu bukan jawaban tepat terhadap kecenderungan praktek politik uang karena politisi akan menyogok partainya agar ditempatkan di urutan atas. Politik uang juga bisa dipraktekkan agar calon legistatif mendapat suara terbesar. Alasan lainnya, lanjut Indra, jika tanpa nomor urut maka kelompok-kelompok minoritas dan perempuan akan bisa tersingkir karena sulit melakukan penggalangan suara. Sementara itu, anggota Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid menambahkan sistem apapun yang diterapkan akan membuka terjadinya politik uang. Sedangkan, Anas mengusulkan adanya penyederhanaan partai politik di Indonesia yang moderat, idealis, dan realistis adalah gabungan antara kekuatan pasal dengan kekuatan pasar. (ary/fjr)