.webp)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengaktifkan posko siaga bencana di semua kantor kelurahan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi.
Posko bencana tersebar di 267 kantor kelurahan di Ibu Kota. Tak hanya itu, BPBD juga memiliki posko antisipasi bencana di tingkat provinsi yang beroperasi 24 jam yang juga memonitor posko siaga bencana di semua wilayah kota maupun kabupaten administrasi yang ada di Jakarta.
"Sebanyak 267 kantor kelurahan yang ada di Jakarta telah mengaktifkan posko siaga bencana sebagai implikasi lurah sebagai manajer penanggulangan bencana menurut Kepgub Nomor 1245 Tahun 2020 tentang Penetapan Lurah sebagai Pengelola Penanggulangan Bencana di Wilayah Kelurahan," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Senin (19/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Isnawa menyampaikan, saat ini BPBD memiliki 267 petugas penanggulangan bencana/TRC yang bekerja sama 4.000 lebih pasukan biru milik Dinas SDA beserta ribuan personel lainnya yang berasal dari Dinas Gulkarmat, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga, dan lain-lain. Mereka akan bertugas selama 24 jam.
"Masyarakat dapat mengadukan apabila mengalami atau menemukan keadaan darurat melalui Jakarta Siaga 112 secara gratis yang beroperasi 24 jam nonstop. Untuk aduan kondisi kemasyarakatan lainnya dapat diadukan melalui Cepat Respon Masyarakat (CRM) yang mengintegrasikan seluruh kanal pengaduan resmi Pemprov DKI Jakarta, seperti JAKI, media sosial, dan lain-lain," jelasnya.
Di sisi lain, Pemprov DKI bersama pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR melakukan pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Pada kawasan hulu, misalnya, telah dibangun Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua bendungan yang merupakan bendungan kering (dry dam) yang memiliki daya tampung kurang lebih 6,05 juta meter kubik. Bendungan Ciawi dan Sukamahi diharapkan dapat mereduksi dari 464 juta meter kubik menjadi 318 juta meter kubik.
Sementara di tengah kawasan Jakarta, telah dibangun Sodetan Ciliwung sepanjang 1.268 meter di kawasan Kecamatan Jatinegara yang dapat mengalirkan debit air hingga 60 m3/detik dari Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur dan Kali Cipinang. Diharapkan infrastruktur ini dapat efektif mengurangi tinggi dan durasi genangan banjir pada area seluas 107 hektare.
Selain itu, Pemprov DKI memiliki Saringan Sampah Ciliwung di kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Saringan sampah efektif menahan sampah yang didominasi dengan sampah batang pohon kayu dan bambu agar tidak sampai ke pusat kota Jakarta hingga ke lautan.
"Bukan hanya efektif dalam menyaring sampah, Saringan Sampah Ciliwung juga bekerja sebagai pengolahan sampah yang hasilnya dapat menjadi bahan bakar alternatif pengganti batu bara bernama refuse derived fuel (RDF)," jelasnya.
Di kawasan hilir Jakarta, Kementerian PUPR telah membangun Stasiun Pompa Ancol Sentiong berkapasitas 50 ribu liter/kubik yang dapat mereduksi potensi banjir seluas 879 hektare yang berada di tujuh kecamatan di Jakarta. Selain itu, kegiatan pengerukan lumpur di sungai, kali, waduk, hingga situ terus digencarkan Dinas SDA. Sebanyak 240 unit alat berat untuk mengeruk sekaligus mengurangi sedimentasi lumpur sebagai upaya antisipasi banjir jika debit air hujan tinggi.
"Pengerukan dilakukan demi meningkatkan kapasitas daya tamping air. Kegiatan ini telah dilakukan sepanjang tahun sejak Januari hingga Desember 2023," ujarnya.
Kemudian, melakukan optimalisasi pengoperasian sarana dan prasarana pengendali banjir. Sejauh ini, Dinas SDA menyiagakan sebanyak 845 pintu air di 589 lokasi, 578 unit pompa stasioner di 202 lokasi, serta 557 unit pompa mobile.
Terakhir BPBD melaksanakan kegiatan apel dan gladi kesiapsiagaan di lima kota maupun kabupaten administrasi di Jakarta pada November 2023. Apel diikuti oleh ratusan personel gabungan bertujuan mengecek kesiapan kondisi personel dan peralatan dalam menghadapi musim hujan di Jakarta.
(taa/idn)
