Pemerintah Minta MA Prioritaskan Perkara Keuangan Negara

Jakarta - Pemerintah meminta agar MA memprioritaskan perkara-perkara yang terkait dengan keuangan negara, terutama perkara yang menyangkut tagihan pemerintah.Permintaan itu disampaikan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani dan MenPAN Taufiq Effendi saat bertemu dengan pimpinan MA yang diketuai Bagir Manan di Gedung MA, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (13/12/2006)."Ya, banyak sekali macam-macam perkara yang masih di MA seperti soal BLBI. Ya minta perhatian kita bagaimana perkara-perkara itu bisa diprioritaskan," kata Ketua MA Bagir Manan usai pertemuan yang digelar di Ruang Wirjono.Menurut Bagir, pada prinsipnya, MA selalu memprioritaskan perkara-perkara yang menyangkut pemerintah. "Tapi kita dikasih tahu dong. Saya saja kan hanya tahu nomor-nomor perkara yang masuk saja," ujarnya.Prioritas perkara pemerintah, lanjut Bagir, sudah menjadi agenda di MA sejak dirinya masuk pada 2001. "Sejak saya datang ke sini, itu sudah saya taruh di prioritas," jelasnya.Namun demikian, saat ditemui terpisah, Menkeu Sri Mulyani enggan menjelaskan pertemuan dengan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia itu. Dia menjelaskan pertemuan itu hanya membahas reformasi birokrasi di pemerintahan."Secara umum seluruh komplain terhadap kinerja lembaga publik ini yang tidak optimal," ujarnya.Ketika ditanya apakah juga membahas mengenai perkara PT Timor Putra Nasional seperti pemblokiran dana TPN di Bank Mandiri. "Enggaklah. Itu kan nggak boleh," tandasnya. (ary/nrl)