Stabilitas Bukan Lawan Demokrasi

Jakarta - Di dalam iklim reformasi yang sehat, tidak seharusnya upaya pemerintah menjaga stabilitas keamanan terus dituduh sebagai upaya kembali ke rezim Orde Baru dan diharamkan karenanya. Stabilitas justru dibutuhkan untuk memastikan demokrasi tumbuh dengan baik, dan mengembangkan suasana yang mendukung kelancaran pembangunan ekonomi berjalan lancar. "Stabilitas itu tidak berkonotasi dengan otoritarian. Keliru. Stabilitas bukan lawannya demokrasi," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menyampaikan pembekalan pada peserta KRA XXXIX Lemhannas di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/12/2006). Diakui, pandangan paranoid terhadap stabilitas merupakan pengaruh dari konsep lama yang ditanamkan pada masa Orba dalam melaksanakan pembangunan bahwa stabilitas berbanding terbalik dengan kebebasan dan keterbukaan. Bahwa demi lancarnya pembangunan lancar, stabilitas politic, keamanan dan sosial harus dijaga dengan ketat. Untuk mencapai stabilitas dimaksud, maka iklim kebebasan dan keterbukaan cukup sedikit saja. Sebab diperlebar, konon stabilitas terganggu dan pembangunan terhambat. "Dulu kita pernah percaya 'Nggak apa-apa kita kurang terbuka, freedom dibatasi demi stabilitas'. Jadinya memang stabil, tapi stabilnya....," gugat SBY. Berdasarkan pengamatannya ke negara-negara demokratis -- baik yang menerapkan sistem demokrasi liberal atau non-liberal -- yang perekonomiannya sedang berkembang pesat, hal itu tidak terbukti. Yang terjadi justru sebaliknya. Tapi terjaganya stabilitas merupakan faktor dibutuhkan agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan. Bahkan saat terjadi gejolak politik atau ekonomi internal, dapat dilewati dengan mulus. Pertumbuhan ekonomi tidak turun, pembangunan terus berlangsung dan kesejahteraan rakyatnya tetap mengalami peningkatan. Sementara di satu sisi, demokrasi yang dijalankan ada harmonisasi antara keterbukaan dan kebebasan dengan toleransi dan aturan hukum berlaku. Warga di negara-negara itu, sadar demokrasi tidak berarti anarki dan bisa berbuat semaunya. Tidak berarti atas nama HAM, mereka punya hak melanggar HAM orang lain. "Dengan konstruksi ini saya titip pada Gubernur Lemhannas agar peserta Lemhannas mengupas bagaimana memelihara dan mempertahankan stabilitas di Indonesia pada era keterbukaan dan demokrasi yang makin tumbuh sekarang ini. Caranya tentu berbeda dengan yang pernah kita lakukan di waktu lalu," sambung Presiden. (lh/nrl)