Anggota PKS Nilai Interpelasi DPRD Depok Salah Sasaran

Jakarta - Interpelasi yang diajukan 5 fraksi di DPRD Depok terhadap Walikota Nurmahmudi Ismail dianggap tidak tepat dan salah sasaran. Sebab dalam rapat sebelumnya, Nurmahmudi sudah menjawab seluruh permasalahan-permasalahan yang menjadi materi dalam interpelasi DPRD Depok."Apa pun jawaban yang akan diberikan oleh Pak Nurmahmudi, sama atau tidak sama dengan yang dulu, kesimpulannya sudah ada duluan," kata anggota FPKS DPRD Depok Qurtifa Wijaya pada detikcom, Rabu (13/12/2006).FPKS DPRD Depok melihat interpelasi ini lebih mengarah pada upaya-upaya untuk menggoyang posisi Nurmahmudi."Permasalahannya sebenarnya kecil dan sederhana, bisa diselesaikan melalui konsultasi ke Depdagri dan BPK. Tapi ini sepertinya dibesar-besarkan dan menjadi tidak produktif lagi," ujarnya.Mengenai sikap FPKS terkait digelarnya rapat paripurna untuk mendengarkan jawaban interpelasi Nurmahmudi pada 18 Desember mendatang sebagaimana hasil rapat paripurna DPRD hari ini, Qurtifa menyatakan, kemungkinan FPKS akan mengambil sikap yang sama dengan tidak menghadiri rapat tersebut."Kami akan melihat perkembangan terlebih dahulu. Kalau tidak hadir dalam paripurna, kami akan mengirimkan surat izin ketidakhadiran kami kepada pimpinan," katanya.Sedangkan usulan untuk memberi teguran kepada FPKS oleh BK DPRD Depok karena mangkir 2 kali dalam paripurna, Qurtifa menentang rencana itu. "Ini hak kami untuk hadir atau tidak hadir. Kami sudah memberikan surat pemberitahuan itu secara resmi," tegasnya.Qurtifa berharap konflik antara DPRD dengan Walikota Depok dapat diselesaikan secara baik. "Kami dari FPKS juga memberikan input kepada Walikota Nurmahmudi," katanya. Yang paling penting, lata dia, adalah membangun komunikasi karena sepertinya ada permasalahan yang tidak dikomunikasikan dengan baik, sehingga pemahaman di antara eksekutif dan legislatif berbeda. (umi/nrl)