Pilkada Aceh Lancar dan Aman, AS Beri Selamat

Jakarta - Proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Naggroe Aceh Darussalam (NAD) dianggap berjalan aman dan demokratis. Pemerintah AS pun memberikan selamat kepada rakyat Aceh.Ucapan selamat atas proses demokrasi dalam Pilkada Aceh ini disampaikan oleh Kedutaan Besar AS dalam rilisnya yang diterima detikcom, Senin (11/12/2006) malam. Tim Pemantau Pilkada Aceh dari AS menilai, secara umum pelaksanaan Pilkada Aceh yang berlangusung pada 11 Desember 2006 ini berjalan bebas, adil dan damai di sejumlah daerah. Pilkada ini merupakan yang pertama kali terjadi di Aceh, serta menandai langkah penting dalam masa transisi dari situasi konflik ke perdamaian. Pemerintah AS berharap, pilkada ini bisa memperkokoh perjanjian Helsinki pada Agustus 2005 lalu dan UU Pemerintahan Aceh. "Rakyat Aceh dan rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan, berhak untuk merasa bangga atas pencapaian ini," ujar pejabat AS dalam rilis tersebut. Tim Pemantau dari AS beranggotakan sekitar 40 orang yang telah memperoleh akreditasi oleh Departemen Luar Negeri Indonesia dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Mereka mulai bertugas sejak 9 Desember di Banda Aceh, mereka juga menyebar di 13 dari 19 Kabupaten.Pemantau AS ini juga melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat di Aceh, serta menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS)."Pilkada bersejarah di Aceh ini menunjukan komitmen kuat rakyat Indonesia terhadap nilai dan prinsip demokrasi," kata Duta Besar AS untuk Indonesia Lynn B Pascoe.Tim Pemantau ini juga menilai, suasana pemilihan dan proses pemungutan suara bebas dari segala bentuk intimidasi dan manipulasi. Walau sebelumnya ada kendala dalam pendaftaran dan keabsahan identitas sehingga beberapa pemilih tidak dapat memberikan suaranya di TPS.Masyarakat Aceh pun memperlihatkan antusiasme dan dukungan yang besar dalam pilkada tersebut. Komitmen untuk melaksanakan pemilihan yang demokratis juga ditunjukan oleh Pemprov Aceh. Selain itu juga partisipasi lembaga pemantau dalam seperti Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Forum LSM, E-Card Community/Jurdil Aceh, dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Juga kehadiran pemantau dari Uni Eropa dan internasional lainnya. (zal/zal)