7 Anggota DPRD Sulsel Berhaji dengan Dana APBD

Makassar - Menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) memang anak. Selain bergaji 'wah', mereka juga mendapat kesempatan untuk berhaji secara giliran. Untuk tahun ini, ada 7 anggota DPRD Sulsel yang berangkat ke Tanah Suci. Keberangkatan mereka didanai APBD. Gratis!Mereka berangkat haji dengan dalih pengawasan. Tujuh anggota DPRD yang mendapat jatah itu ditentukan lewat pengundian. Hal inilah yang memunculkan pro dan kontra di masyarakat. "Mana mungkin bisa disebut sebagai pengawasan, karena kesannya mereka dijatah, bukan lewat mandat," tutur Syamsuddin Alimsyah, ketua Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel, ketika ditemui dikantornya, Jl Batua Raya 9, Makassar, Senin (11/12/2006). "Jatahnya diundi. Tiap komisi dapat 1 jatah. Nah di tingkatan komisi inilah diundi. Siapa yang naik diundian, dia yang berangkat. Kalau memang pengawasan, mana mungkin diundi," imbuh Syamsuddin. Di DPRD Sulsel, pengundian dilakukan pada Juni lalu. Mereka yang ketiban durian runtuh ini yakni Dudi Amiruddin (komisi D), Akmal Pasluddin (Komisi C), Arfandi Idris (Komisi B), Burhanuddin (Komisi A), Adil Patu (Komisi E), dan Mahmud Hajar (Komisi E), dan Prof Jalaluddin Rahman (Komisi E)."Harus ada tahapan-tahapan yang telah mereka persiapkan sebelum berangkat haji. Harus ada pembagian-pembagian tugas sesampai di sana. Tapi ini malah tidak. Mereka malah ikut berhaji. Sudah tidak ada lagi fungsi pengawasan yang mereka lakukan," ucap dia. Untuk membiayai naik haji gratis para anggota dewan ini, ada sekitar Rp 400 juta hingga Rp 500 juta yang digelontorkan dari APBD. Sementara itu, anggota DPRD Sulsel, Arfandi Idris, salah seorang anggota DPRD yang diberangkatkan ke Tanah Suci, membantah tudingan LSM Kopel itu. "Ini bukan jatah, ini bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan haji," ujar dia ketika ditemui di Ruang Komisi A, DPRD Sulsel, Jl Urip Sumohardjo, Makassar. Menurut Arfandi, kepergian 7 anggota DPRD Sulsel adalah bagian dari kerja DPRD Sulsel, jadi wajar jika menggunakan dana APBD. "Kami memperjuangkan jamaah haji Sulsel," kata dia. Lebih lanjut Arfandi menjelaskan, anggota dewan sengaja ikut di rombongan haji, karena dengan begitu fungsi pengawasan lebih bisa diterapkan. "Kalau ikut rombongan, langsung dapat gambaran," ucap politisi Partai Golkar ini. Fungsi pengawasan, menurut dia, dilakukan dengan melihat pemondokan, pelayanan, dan proses transportasi untuk jamah haji. "Apakah sudah layak, atau masih perlu ditingkatkan," terangnya. Menyinggung soal pengundian yang dilakukan untuk memilih anggota dewan yang ikut, Arfandi mengatakan bahwa itu hanya keputusan internal. "Ini bukan soal jatah. Hanya saja, tidak semua punya waktu dan kesempatan. Makanya diundi," kata Arfandi. Hingga saat ini 7 orang wakil rakyat ini belum satu pun yang berangkat. Rencananya, mereka akan berangkat lewat kloter yang berbeda. "Masing-masing kan masih ada tugas yang mau diselesaikan dulu. Tapi, insya Allah saya akan berangkat," ucap Arfandi. (gun/asy)