Jangan Asal Menerima Pasar Bebas

Den Haag - Kebijakan pasar bebas dan globalisasi seharusnya tidak asal diterima. Kebijakan itu lebih merefleksikan kepentingan AS dan negara maju. Demikian benang merah pemikiran Setyo Budiantoro, mahasiswa pascasarjana Studi Pembangunan pada Institute of Social Studies (ISS), yang disampaikan dalam diskusi bertajuk "Globalisasi, Welfare State dan Peran Keuangan Mikro", di Amsterdam, 9/12/2006.Diskusi yang digelar Komunitas Indonesia Berdaya itu dihadiri para mahasiswa S2/S3 maupun kalangan profesional Indonesia di Belanda.Menurut Budiantoro, yang akrab disapa Budi, tindakan negara maju mencurangi negara berkembang dalam organisasi perdagangan dunia (WTO) adalah hal yang wajar bila meninjau sejarah ekonomi politik pembentukannya. "Institusi itu lebih merefleksikan kepentingan Amerika yang khawatir akan dihambat ekspornya dengan berbagai tarif dalam pasar bersama Uni Eropa," kata Budi. Tak mengherankan, paparnya, bila rata-rata hambatan tarif ekspor negara berkembang ke negara maju mencapai empat kali lipat dibanding tarif ekspor diantara negara maju. "Pasar bebas itu hanya untuk negara maju sendiri," tandas Budi.Di samping itu, masuk akal pula bila pertanian dan tekstil yang mencerminkan kepentingan negara berkembang tak pernah menjadi agenda serius. Buruknya lagi, negara maju memberikan subsidi pada pertaniannya mencapai lebih dari 300 miliar dolar. Nilai subsidi pertanian itu artinya 6 kali lebih besar dari jumlah bantuan negara maju yang diberikan pada negara berkembang. Tentu saja proteksi dan subsidi pada negara berkembang itu berarti mematikan para petani miskin di Afrika, Asia dan Amerika Latin. Menyikapi ini, perjuangan untuk membangun tata perdagangan dunia yang lebih adil perlu terus diupayakan tanpa kenal lelah dengan berbagai macam cara.Jaringan Lintas NegaraSementara itu Nadjib Azca, peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM yang sedang studi S3, mengatakan, bahwa globalisasi yang mengancam civil society masyarakat sipil itu perlu dihadapi dengan membangun dan memperkuat jaringan transnasional masyarakat sipil. Menurut Nadjib, advokasi kebijakan dalam dunia interdependen ini jelas memerlukan jaringan lintas negara. Dalam dilema dijepit tarik menarik kepentingan negara, pasar dan political society (masyarakat politik) di Indonesia, masyarakat sipil perlu menyikapi negara dalam kacamata berbeda dengan masa orde baru yang otoriter. "Negara bisa diajak kerjasama secara kritis," demikian Nadjib.Sumber Daya LokalMembangun semangat kemandirian di masyarakat, agar mereka mampu mengaktualkan kapabilitasnya, juga sangat penting. Hal itu dikemukakan Hayyan Ulhaq, yang sedang menempuh program S3 bidang hukum di Universitas Utrecht. Menurut Hayyan, penting untuk melembagakan immaterial values (nilai-nilai yang kasat mata) dalam masyarakat agar mereka mampu menggunakan sumber daya lokal yang ada. "Peran pemerintah adalah menggunting berbagai hambatan yang membuat masyarakat tak bisa memaksimalkan potensi dan bukan sebaliknya," tegas Hayyan.Diskusi yang dibagi dua level itu, level mindset (paradigmatik) dan strategi konkret, diakhiri dengan penetapan beberapa program. Antara lain: pemberdayaan rakyat melalui instrumen keuangan mikro bekerjasama dengan masyarakat Suriname di Belanda dan pemanfaatan sumber daya lokal untuk pembangkitan listrik secara sederhana.Kedua program itu akan dilakukan di Indonesia. Direncanakan pula program inovatif untuk pembiayaan aktifitas yang akan dilakukan di Belanda. (es/es)