Warga DIY Peringati HAM, Tuntut Hak Korban Gempa Dipenuhi
Senin, 11 Des 2006 12:41 WIB
Yogyakarta - Memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM), mahasiswa dan warga Yogyakarta menggelar aksi demo. Mereka menuntut pemerintah untuk memenuhi hak-hak warga korban gempa 27 Mei 2006.Aksi diawali dari taman parkir Garuda di Jl Abu Bakar Ali menuju gedung DPRD DIY dan kantor Gubernur DIY di Kepatihan, Senin (11/12/2006).Demonstran berasal dari Koalisi Rakyat untuk Pemenuhan HAM yang merupakan gabungan bebagai elemen antara lain LBH Yogyakarta, Serikat Mahasiswa Indonesa (SMI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Forum Rakyat Korban Gempa (Forkob), Forum LSM DIY dll.Setelah berkumpul di taman parkir yang ada di dekat pintu KA Stasiun Tugu Yogyakarta, massa kemudian berjalan kaki menuju gedung DPRD DIY di Jl Malioboro yang berjarak sekitar 300 meter. Sepanjang jalan, massa juga meneriakkan yel-yel "SBY-Kalla boneka Amerika".Beberapa poster dan spanduk diusung demonstran yang berjumlah 100-an orang. Spanduk bertuliskan 'Koalisi Rakyat untuk Pemenuhan HAM' dipasang di depan barisan. Massa juga membawa poster besar berukuran 2x4 meter berisi tuntutan mereka. Sedangkan beberapa poster kecil antara lain bertuliskan 'Stop kekerasan' dan 'Tolak pengusuran, tanah untuk rakyat'.Salah seorang peserta aksi Anjar saat berorasi di gedung DPRD DIY mengatakan, pihaknya menuntut pemerintah agar pemerintah memenuhi janjinya untuk memberikan dana bantuan korban gempa seperti yang dijanjikan sebesar Rp 30 juta per rumah rusak berat. Bukan seperti sekarang ini yang hanya Rp 14 juta. Sedangkan korban yang rumahnya rusak ringan belum ada kepastian mendapat bantuan.Dia mengatakan, saat ini korban gempa juga dipersulit dalam menuntut hak-haknya, terutama berkaitan pencairan dana rekonstruksi. Akibatnya pencairan menjadi seret dan tersendat."Kami ingin syarat-syarat penerimaan dana bantuan dihapuskan dan dipermudah. Kami juga meminta pemerintah memberi jaminan hak atas perumahan," katanya.Selain itu, massa juga mengkritik kebijakan pemerintahan SBY-Kalla yang belum memenuhi amanat konstitusi dan belum mampu memenuhi hak-hak dasar rakyat, seperti anggaran pendidikan kurang dari 20 pesen, reformasi agraria, pemberian UMP yang sesuai dengan standar hidup layak. Pemerintahan SBY-Kalla masih mementingkan kepentingan sendiri dan mengeruk keuntungan untuk mempertahankan kekuasaannya.Usai berorasi bergantian, massa kemudian melanjutkan aksi di kantor Sekda DIY, Tri Harjun Ismaji di Kompleks Kepatihan. Massa menuntut untuk berdialog dengan Sekda mengenai masalah tidak lancarnya dana bantuan korban gempa.
(bgs/sss)