Perangi Korupsi, Massa-Jepang Dibentuk
Minggu, 10 Des 2006 07:09 WIB
Jepang - Upaya untuk memberantas dan menentang korupsi di Tanah Air bisa dilakukan di mana saja. Seperti halnya yang dilakukan pelajar, mahasiswa dan tokoh masyarakat Indonesia di Jepang. Dengan semangat mewujudkan pemerintahan yang bersih, mereka mendeklarasikan sebuah organisasi bernama Masyarakat Anti Korupsi dan Peduli Bangsa (Massa)-Jepang.Dalam deklarasi yang dibacakan Kadarsah (peneliti dan aktivis LSM) menyatakan bahwa keberadaan MASSA-Jepang ini sebagai wujud tanggung jawab moral bangsa Indonesia yang ada di Jepang. Keberadaan organisasi ini dimaksudkan untuk menampung pengaduan warga Negara Indonesia tentang perilaku pejabat publik yang berkunjung ke Jepang dan birokrasi di Jepang, mempublikasikan hasil pengaduan secara berimbang dan bertanggung jawab, dan memberikan rekomendasi kepada lembaga terkait untuk menindaklanjuti."Fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang belum juga usai menjangkiti masyarakat dan birokrasi Indonesia menjadi sorotan penting dari organisasi ini yang mungkin juga terjadi pada birokrasi Indonesia yang ada di Jepang," ujar salah seorang deklarator Ubedilah Badrun, dalam siaran pers yang diterima detikcom, Minggu (10/12/2006).Organisasi yang didirikan bertepatan dengan hari anti korupsi internasional ini merupakan organisasi yang independent, bersifat terbuka dan bekerja dengan prinsip berdasar pada data dan fakta, mengutamakan kepentingan bangsa, menjaga kerahasiaan identitas pelapor, dan bekerja sama dengan siapapun yang peduli pada harkat dan martabat bangsa di mata dunia dan bangsa Jepang.Secara keseluruhan, agenda tersebut terangkum dalam visi yang dibuat, yakni terbangunnya partisipasi warga negaraIndonesia di Jepang dalam ikut menjalankan fungsi kontrol terhadap perilaku pejabat publik dan birokrasi.Para deklarator organisasi Massa-Jepang ini adalah para pelajar, aktivis LSM, pendidik dan tokoh masyarakat Indonesia yang ada di Jepang. Mereka adalah Edy Marwanta (Ketua PPI Jepang), Kadarsah (Peneliti dan aktivis LSM), Harus Laksana Guntur (Direktur Indonesian Rule Development Institute-IRDI), dan Ubedilah Badrun (Pendidik dan Tokoh masyarakat Indonesia di Jepang).
(fjr/fjr)











































